Uncategorized

Penulis: Dadang Apriyanto

Afiliasi: ONP Law Firm & Partners

Jakarta-Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam operasi pertambangan. Dengan ketentuan baru yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan data produksi, penggunaan bahan kimia, dan status lingkungan secara berkala, diharapkan akan terjadi peningkatan akuntabilitas perusahaan kepada publik. Transparansi ini bukan hanya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri pertambangan, tetapi juga memberikan dasar yang lebih kuat bagi pemerintah untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa data yang disampaikan oleh perusahaan benar-benar valid dan tidak dimanipulasi. Oleh karena itu, peran auditor independen dan pengawasan ketat dari pihak berwenang sangat diperlukan.

Dampak ekonomi dari penerapan PP No. 25/2024 juga perlu mendapat perhatian khusus. Regulasi baru ini bisa membawa dampak positif dalam jangka panjang dengan mendorong perusahaan untuk beroperasi secara lebih efisien dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Namun, dalam jangka pendek, ada kekhawatiran bahwa biaya kepatuhan yang lebih tinggi dapat membebani perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah. Hal ini bisa berdampak pada penurunan investasi baru di sektor pertambangan, serta berpotensi mengurangi jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pemerintah perlu mempertimbangkan insentif atau dukungan finansial untuk membantu perusahaan dalam proses penyesuaian ini.

Aspek lingkungan menjadi salah satu fokus utama dari PP No. 25/2024. Peraturan ini mengharuskan perusahaan tambang untuk lebih serius dalam mengelola dampak lingkungannya, termasuk melalui reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang. Selain itu, pengendalian emisi dan pembuangan limbah menjadi lebih ketat, yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara dan air yang sering dikaitkan dengan aktivitas pertambangan. Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan perjanjian internasional terkait perubahan iklim. Namun, implementasi di lapangan memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan teknologi yang memadai.

Peraturan ini juga menekankan pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja di industri pertambangan. Dengan adanya standar baru yang lebih ketat, diharapkan tingkat kecelakaan kerja di sektor ini dapat ditekan. Perusahaan diwajibkan untuk menyediakan peralatan keselamatan yang memadai dan mengadakan pelatihan rutin bagi para pekerja. Selain itu, harus ada sistem pelaporan dan investigasi kecelakaan yang transparan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa perusahaan benar-benar mematuhi standar tersebut dan tidak hanya melakukannya sebagai formalitas.

Penting untuk mencermati bagaimana PP No. 25/2024 berupaya memperkuat aspek legal dan penegakan hukum dalam industri pertambangan. Regulasi ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah dalam melakukan inspeksi dan audit terhadap operasional perusahaan tambang. Pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan akan dikenakan sanksi yang lebih berat, termasuk denda yang signifikan dan pencabutan izin operasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara tegas dan memberikan efek jera kepada perusahaan yang tidak patuh. Namun, efektivitas dari langkah ini sangat tergantung pada kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, serta sistem peradilan yang transparan dan tidak korup.

Implementasi PP No. 25/2024 juga berdampak pada aspek teknologi dalam industri pertambangan. Perusahaan tambang didorong untuk mengadopsi teknologi yang lebih canggih dan ramah lingkungan, seperti sistem pemantauan real-time untuk aktivitas tambang dan penggunaan energi terbarukan dalam operasi mereka. Inovasi teknologi ini tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan tetapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Namun, adopsi teknologi baru memerlukan investasi awal yang besar, yang mungkin menjadi beban bagi beberapa perusahaan, terutama yang berskala kecil. Pemerintah perlu menyediakan dukungan dalam bentuk insentif fiskal atau bantuan teknis untuk mendorong adopsi teknologi ini.

Dalam konteks sosial, PP No. 25/2024 juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam operasional pertambangan. Perusahaan tambang diwajibkan untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah sekitar tambang. Ini mencakup investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan aktif dalam CSR dapat membantu perusahaan membangun citra positif dan hubungan yang baik dengan masyarakat lokal. Namun, untuk memastikan program CSR benar-benar memberikan manfaat, perlu ada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang transparan serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program tersebut.

Regulasi ini juga menyoroti pentingnya keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan pengetatan aturan dan peningkatan standar operasional, diharapkan industri pertambangan dapat beroperasi secara lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Salah satu langkah penting adalah memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari pertambangan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi juga didistribusikan secara adil untuk kepentingan pembangunan nasional. Ini termasuk pengelolaan royalti dan pajak dari perusahaan tambang yang harus transparan dan akuntabel, serta digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Salah satu aspek yang krusial dalam implementasi PP No. 25/2024 adalah pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di industri pertambangan. Perusahaan tambang perlu meningkatkan investasi mereka dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menerapkan praktik-praktik baru yang sesuai dengan regulasi ini. Pelatihan berkelanjutan dalam bidang keselamatan kerja, teknologi ramah lingkungan, dan manajemen dampak sosial dan lingkungan sangat penting untuk memastikan kepatuhan jangka panjang terhadap peraturan. Pemerintah juga dapat berperan dengan menyediakan program-program pelatihan yang difokuskan pada standar baru ini dan bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten.

Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi PP No. 25/2024 harus dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampaknya. Pemerintah perlu membentuk tim evaluasi independen yang terdiri dari ahli di bidang pertambangan, lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk mengkaji sejauh mana peraturan ini telah diterapkan dan tujuan yang telah dicapai. Hasil evaluasi ini harus dipublikasikan secara transparan dan dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan regulasi jika diperlukan. Evaluasi ini juga penting untuk memastikan bahwa dampak negatif yang mungkin timbul dapat diidentifikasi sejak dini dan diatasi dengan cepat. Dengan pendekatan evaluatif yang sistematis dan transparan, implementasi PP No. 25/2024 dapat terus disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan industri pertambangan dan kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan implementasi PP No. 25/2024 sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen semua pihak terkait, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah harus terus melakukan sosialisasi mengenai peraturan ini dan menyediakan panduan yang jelas bagi perusahaan dalam proses penyesuaian. Perusahaan tambang harus menunjukkan komitmen mereka terhadap regulasi ini dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam operasional mereka. Masyarakat juga harus aktif terlibat dalam pengawasan dan memberikan masukan yang konstruktif. Dengan kolaborasi yang kuat dan sinergi antara semua pihak, diharapkan peraturan ini dapat diterapkan secara efektif dan membawa dampak positif bagi industri pertambangan dan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dalam industri pertambangan mineral dan batubara merupakan langkah penting dalam memperbaiki tata kelola sektor ini demi keberlanjutan lingkungan, keselamatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi ini membawa perubahan yang signifikan, mendorong perusahaan untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam operasional mereka. Meskipun tantangan dan kompleksitas tetap ada dalam penerapan peraturan ini, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dengan kesadaran akan pentingnya transparansi, keberlanjutan ekonomi, keterlibatan masyarakat, serta penegakan hukum yang efektif, diharapkan implementasi PP No. 25/2024 akan membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi industri pertambangan dan negara secara keseluruhan. Evaluasi terus-menerus perlu dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan ini tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan, teknologi, dan sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, Indonesia dapat melangkah menuju sektor pertambangan yang lebih berkelanjutan, aman, dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Penulis: Ferdinand Martinus Woda, S.H., CLA.

Jakarta-Delapan pelaku yang telah divonis bersalah dalam kasus Vina sempat mencabut keterangan mereka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pengacara para terpidana, Jogi Nainggolan, menjelaskan alasan di balik pencabutan tersebut. Menurut Jogi, kliennya menarik kembali keterangan mereka karena merasa tidak berdaya saat diamankan oleh petugas. “Meski pencabutan keterangan terjadi, kasus tetap dilanjutkan ke persidangan, dan hakim memutuskan hukuman penjara bagi kedelapan pelaku. Jogi menegaskan bahwa kliennya tidak bersalah dan menyebut kasus ini sebagai rekayasa.

Hal ini menjadi perhatian seorang Praktisi Hukum Pidana Bernama Ferdinad Martinus Woda, S.H untuk menanggapinya secara Opini Hukum serta Dasar Hukum tentang pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian pada muka persidangan dalam kasus pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016 lalu. Sebenarnya pencabutan terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut sah – sah saja karena ada peraturan – peraturan yang mengatur terkait dengan hal tersebut.

Sebenarnya yang menjadi acuan sebagai dasar pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian di muka persidangan termuat dalam Pasal 52 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 189 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu Yuriprudensi MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Krl960, MA No. 6 K/Krl961 tanggal 25 Juni 1961. Dijelaskan bahwa pengakuan diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang logis, keterangan pengakuan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian “petunjuk” atau sebagai “pembantu menemukan bukti” dipersidangan pengadilan.

Ditekankan disini ketika melakukan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian di muka persidangan harus didasarkan dengan alasan yang logis. Dalam buku yang ditulis oleh W. Poespoprodjo, logis dapat didefinisikan sebagai pengetahuan dalam menelaah sebuah permasalahan secara cermat dan tepat. Sehingga ketika pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian di muka persidangan maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara lah yang menentukan apakah alasan dari para terdakwa dapat dikategorikan logis atau tidak untuk mencabut keterangannya tersebut.

Dalam kasus ini Ferdinand Woda menanggapi Bahwa Penuntut umum telah melakukan Prosedur Hukum acara dengan benar dimana dalam Fakta Persidangan Terdakwa dalam kesaksian menyangkal semua keterangan BAP, maka untuk mencari kebenaran Materiil, Penuntut Umum telah menghadirkan Penyidik yang memeriksa terdakwa di Kepolisian untuk memberikan keterangan kesaksian di Persidangan, akan tetapi para Terdakwa menolak kesaksian dari Penyidik yang memeriksa terdakwa yaitu (Saksi verbal)

Perlu diperhatikan juga bahwa ketika pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian di muka persidangan, maka akan timbul dua kemungkinan yaitu (1) Apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar; (2) Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justruketerangan terdakwa, di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapatdigunakan dalam pembuktian.

Dengan berkaca dari dasar – dasar hukum yang telah dikemukakan maka majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut lah yang dapat mempertimbangkan tepat atau tidaknya dilakukan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian di muka persidangan yang kemudian dirangkum dan nantinya akan dituangkan dalam bentuk suatu putusan pengadilan. Apapun yang menjadi putusan pengadilan dari suatu perkara harus tetap kita hormati, karena ketika menjadi suatu putusan pengadilan, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tentu juga mempertimbangkan dari segi bukti – bukti lainnya selain keterangan dari Berita Acara Pemeriksaan.(idenews.id)

Penulis: Ricky, SIK

Jakarta—Menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum narkotika dan pemulihan sosial merupakan perjuangan yang berkelanjutan di banyak negara di seluruh dunia. Di satu sisi, penegakan hukum yang kuat dapat memberikan efek jera dan mengurangi peredaran narkotika, yang pada gilirannya dapat membantu mencegah konsumsi narkotika dan dampak negatif yang terkait dengannya. Namun, pendekatan ini juga sering kali menimbulkan masalah, seperti peningkatan angka penahanan dan penjara terkait narkotika, yang pada akhirnya dapat membebani sistem peradilan pidana dan penjara.

Di sisi lain, pemulihan sosial menekankan pada upaya untuk mengatasi akar penyebab dari masalah penyalahgunaan zat dan memberikan dukungan bagi individu yang terkena dampaknya. Ini melibatkan program rehabilitasi yang berorientasi pada perawatan kesehatan mental, dukungan sosial, dan pembangunan keterampilan kehidupan untuk membantu individu memulihkan diri dan kembali berkontribusi dalam masyarakat. Namun, terlepas dari manfaatnya, pendekatan pemulihan sosial sering kali memerlukan sumber daya yang besar dan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat.

Salah satu tantangan besar dalam menyeimbangkan kedua pendekatan ini adalah stigma sosial terhadap penyalahgunaan zat dan individu yang terlibat di dalamnya. Stigma ini dapat menghambat upaya pemulihan sosial dengan membuat individu merasa malu atau takut untuk mencari bantuan. Selain itu, stigma juga dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik penegakan hukum, yang mungkin cenderung lebih keras terhadap mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan zat.

Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang berbasis bukti dan holistik dalam menangani masalah penyalahgunaan zat, yang mengintegrasikan baik penegakan hukum yang tegas maupun program pemulihan sosial yang efektif. Ini memerlukan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, LSM, dan masyarakat umum. Hanya dengan demikian kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan mencegah penyalahgunaan zat di masa depan, sambil memperhatikan hak asasi manusia dan martabat individu. Dengan demikian, menyeimbangkan antara penegakan hukum narkotika dan pemulihan sosial bukan hanya tugas, tetapi juga tanggung jawab bersama kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman, sehat, dan inklusif bagi semua.

Namun demikian, penegakan hukum harus disertai dengan upaya pemulihan sosial bagi para pengguna narkotika. Ini melibatkan rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan mereka kembali ke dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek medis dan psikologis, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi penyalahgunaan narkotika.

Salah satu kasus nyata yang mencerminkan pentingnya menyeimbangkan antara penegakan hukum narkotika dengan upaya pemulihan sosial adalah pembentukan Rumah Singgah Sukorejo di Blitar, Jawa Timur, Indonesia pada tahun 2015. Rumah Singgah Sukorejo adalah sebuah lembaga rehabilitasi yang didirikan oleh Polres Blitar sebagai tanggapan terhadap masalah penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut.

Pada tahun 2015, Polres Blitar meluncurkan program rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu para pecandu narkotika pulih dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Rumah Singgah Sukorejo berperan sebagai tempat rehabilitasi yang menyediakan layanan konseling, terapi, dan pelatihan keterampilan bagi para peserta program.

Program ini tidak hanya memberikan perhatian pada aspek pemulihan fisik, tetapi juga memberikan perhatian pada aspek sosial, mental, dan spiritual para peserta. Mereka diberikan kesempatan untuk belajar kembali kebiasaan hidup sehat, memperoleh pendidikan, dan mengembangkan keterampilan baru yang dapat membantu mereka mengatasi ketergantungan narkotika.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia juga telah memperkenalkan berbagai program rehabilitasi yang bertujuan untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika dan memperbaiki kondisi sosial para pecandu narkotika. Program-program ini sering kali melibatkan kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat setempat untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi para pecandu narkotika.

Melalui upaya seperti ini, Indonesia berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pemulihan sosial bagi para pecandu narkotika, sambil tetap mempertahankan penegakan hukum yang tegas terhadap peredaran narkotika. Ini mencerminkan upaya nyata untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum narkotika dan pemulihan sosial demi menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan aman.

Dalam menjalankan penegakan hukum narkotika, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dilindungi. Ini termasuk hak atas perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan, hak atas rehabilitasi yang layak, dan hak untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam masyarakat.

Selain penegakan hukum dan rehabilitasi, upaya pencegahan juga krusial. Edukasi yang tepat tentang bahaya narkotika, termasuk melalui kurikulum sekolah dan kampanye publik, dapat membantu mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini. Pencegahan juga melibatkan pembangunan komunitas yang kuat dan pengembangan alternatif yang positif bagi pemuda untuk menghindari godaan narkotika.

Evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan narkotika saat ini diperlukan untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil relevan dengan perubahan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Ini termasuk meninjau efektivitas hukuman terhadap pengguna narkotika non-kekerasan, dan menimbang opsi seperti dekriminalisasi atau regulasi yang lebih baik dalam beberapa kasus.

Masalah narkotika tidak mengenal batas negara. Kolaborasi dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional seperti PBB diperlukan untuk memerangi peredaran narkotika secara efektif. Ini termasuk pertukaran informasi intelijen, koordinasi operasi penegakan hukum lintas-batas, dan dukungan untuk program pemulihan sosial yang berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan semua elemen ini dalam pendekatan yang holistik, Indonesia dapat mengembangkan model yang efektif dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum narkotika dan pemulihan sosial. Hal ini akan membawa dampak positif dalam memerangi peredaran narkotika serta memberikan harapan bagi mereka yang terkena dampak untuk mendapatkan kembali kehidupan yang lebih baik.

Penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus-kasus narkotika dengan adil dan efisien. Ini termasuk pelatihan bagi hakim, jaksa, dan petugas penegak hukum tentang penanganan kasus narkotika yang sensitif serta memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua pihak terkait.

Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam upaya penegakan hukum narkotika dan pemulihan sosial. Program-program partisipatif yang melibatkan komunitas lokal dalam pemantauan lingkungan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, dan reintegrasi mantan pengguna narkotika ke dalam masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dari upaya tersebut.

Penting untuk terus melakukan penelitian dan evaluasi terhadap program-program penegakan hukum dan pemulihan sosial yang ada. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi praktik terbaik, memperbaiki kelemahan, dan mengembangkan strategi baru yang lebih efektif dalam mengatasi masalah narkotika.

Stigma terhadap pengguna narkotika dan mantan pengguna narkotika seringkali menjadi hambatan dalam proses pemulihan sosial. Penting untuk melakukan kampanye anti-stigma dan memperjuangkan perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi bagi mereka yang terlibat dalam masalah narkotika.

Dengan menggabungkan semua aspek ini dalam pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara penegakan hukum narkotika dan pemulihan sosial. Ini tidak hanya akan mengurangi dampak negatif narkotika dalam masyarakat, tetapi juga akan memperkuat kedaulatan hukum dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.(www.maklumat.com)

Penulis: Rio Alfred M Sinaga, S.E.,S.H

Jakarta—Sebelum lebih jauh, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu Pengertian Sistem Hukum. Pengertian Sistem Hukum Menurut pendapat Subekti merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan dimana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusunan menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran tersebut untuk mencapai suatu tujuan

Menurut Bellefroid, sistem hukum adalah kumpulan aturan hukum yang tersusun rapi menurut asas-asasnya. Pernyataan ini menekankan kesatuan yang diatur sedemikian rupa sehingga sistem yang bersangkutan tidak kelebihan beban dan memiliki tugas yang saling terkait.

Sistem hukum merupakan satu kesatuan dari unsur-unsur yang saling berinteraksi serta bekerjasama untuk mencapai satu tujuan. Kesatuan ini merupakan gabungan dari beberapa unsur hukum seperti asas-asas hukum dan perundang-undangan.

Sistem hukum itu sendiri telah tersusun secara sistematis berdasarkan asas-asas tertentu dan merupakan tatanan dalam aturan kehidupan.

Sistem hukum di Indonesia menganut beberapa sistem hukum seperti agama, adat dan hukum negara Eropa terutama Belanda yang pernah menjajah Indonesia 3,5 abad. Maka tidak heran apabila system hukum Belanda banyak diterapkan di Indonesia.

Bagaimana tanggapan masyarakat setelah mengetahui Sistem Hukum yang saat ini diterapkan di Indonesia? Sebagian besar Masyarakat menanggapinya dengan kurang puas dengan berbagai alasan dan juga mungkin pengalaman yang dialami.

Sistem Hukum yang telah dibuat terkadang pelaksanaannya jauh dari harapan, peraturan yang dibuat tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, juga tidak adanya tndakan tegas terhadap pelanggaran terhadap Sistem Hukum yang telah dibuat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kepercayaan Masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia sudah berkurang, walaupun sistem hukum sudah diterapkan kurangnya disiplin dan pengetahuan di tengah-tengah masyarakat serta kurangnya tindakan yang tegas dari aparat merupakan salah satu penyebab utama dari runtuhnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Penegakan hukum di Indonesia sangat kental terlihat masih “Pandang Bulu” terhadap pelanggar hukum. Sering terlihat sebagai contoh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum baik itu pejabat atau public figure ataupun seseorang yang meliliki hubungan kekerabatan dan koneksi tertentu sering terhindar dari jeratan hukum, berbeda jika pelanggar hukum tersebut notabene hanya masyarakat biasa maka jeratan hukum sudah pasti akan menjeratnya.

Sebenarnya perlu ditegaskan lagi bahwa Sistem Hukum yang diberlakukan di Indonesia mempunyai tujuan yaitu agar hidup dapat lebih tertib, berlaku sesuai koridor hukum yang berlaku dan sanksi-sanksi yang diberikan terhadap pelanggar hukum harus sesuai dengan tindak pelanggaran yang telah dilakukan, bukan untuk merugikan tetapi agar ada efek jera terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan dan lebih penting agar tidak terulang kembali

Diperlukan perubahan sikap dari semua orang yang terlibat dalam hukum untuk membenahi sistem hukum Indonesia . Aparat harus lebih tegas dan Masyarakat juga tentunya harus mengerti terhadap sistem Hukum yang berlaku di Indonesia. Ketegasan inilah yang sangat diperlukan di negara kita Indonesia, Dimana ketegasan tersebut juga harus tetap berada di dalam koridor hukum yang berlau, bukan terkesan semena-mena atau bertindak main hakim sendiri.

Demikianlah yang seharusnya bisa dijalankan di Indonesia terkait dengan Sistem Hukum yang berlaku, agar nantinya Sistem Hukum di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan harapan di tengah-tengah masyarakat dan dengan demikian otomatis kehidupan teratur yang diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.(www.kompasiana.com)

Penulis: Samsuto Cht. Ch

Jakarta—Res Judicata Pro Veritate Habetur (putusan hakim harus dianggap benar) adalah Adagium Hukum yang selama ini menjadi pegangan bagi para pemerhati hukum. Tapi melihat Putusan Nomer 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst, membuat kondisi tatanan hukum di Indonesia berada dalam Persimpangan.

Partai Prima yang merupakan calon peserta pemilu di 2024 telah melakukan gugatan karena gugatannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sementara Partai Prima berpendapat bahwa gugatannya di pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukanlah sengketa pemilu, melainkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap proses administrasi dan verifikasi faktual.

Bagaimana posisi persimpangan tatanan hukum yang membuat banyak orang merasa ada ketidakwajaran dalam putusan ini?

1.Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah satunya memerintahkan penundaan pemilu 2024 baru berlaku secara serta Merta jika disetujui oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

2.Menurut Mahfud MD, putusan PN pusat diluar Yuridiksi, sama dengan Peradilan Militer memutus kasus perceraian.

3.Menurut Hamdan Zoelva Pengadilan Negeri tidak Punya kewenangan untuk memutuskan sengketa pemilu.

Kembali kepada putusannya Pengadilan Negeri pusat yang dalam pertimbangannya bisa kita dicermati:

1.Dalam putusan Nomer 757/Pdt.G/2022/PN JKT PST halaman 104, Menimbang bahwa oleh karena fakta-fakta hukum telah membuktikan telah terjadi sebuah kondisi error pada sistem informasi partai politik dalam kurung sipol disebabkan karena faktor kualitas alat yang digunakan dan atau faktor di luar alat atau pelaksanaan itu sendiri sehingga membuat penggugat mengalami kesulitan dalam menyampaikan perbaikan data peserta partai politik. Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman: Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.

2.Dalam putusan Nomer 757/Pdt.G/2022/PN JKT PST halaman 106, Menimbang bahwa dengan demikian menurut majlis para penggugat sudah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya, maka gugatan pembukaan dapat dikabulkan seluruhnya. Sesuai dengan asas “actori incumbit probatio, actori onus probandi”, atau terjemah bebasnya; “siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan”.

3.Dalam putusan Nomer 757/Pdt.G/2022/PN JKT PST halaman 105, Menimbang selanjutnya petitum nomer 6, tentang tindak lanjut daripada diterbitkannya putusan penyelesaian dari Bawaslu RI nomer 002/PS REG/BAWASLU/X/2022 tertanggal 4 November a quo dan karena sifat dari pelaksanaan putusan ini sangat mendesak yang apabila berlarut-larut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sesuai dengan azas Good Governance Prinsip ini merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. Jika dilihat dari segi functional aspect, good governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Lex Specialis Derogat Leg Generalis Pengertian dari asas ini yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.(www.kompasiana.com)

Penulis: Kemas Muhammad Yusri, S.H., M.Si, M.Tr. Opsla

Jakarta—Sejarah Bendera Bintang Kejora sendiri pertama kali digunakan adalah pada tanggal 1 Desember 1961 dan berakhir pada tanggal 1 Oktober 1962 dimana merupakan tenggang waktu terakhir Belanda untuk menyerahkan kekuasaannya kepada UNTEA. Bendera Bintang Kejora sendiri adalah merupakan bendera yang digunakan sebagai tanda bahwa daerah tersebut masuk dalam Wilayah Nugini yang dikuasai oleh Belanda dalam hal ini yang dimaksud adalah Irian Barat atau yang sekarang telah menjadi wilayah Indonesia dan telah terbagi menjadi 6 Provinsi (Prov Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan). Sehingga seharusnya Bendera Bintang Kejora itu sudah tidak pantas lagi digunakan atau diagung-agungkan oleh rakyat Papua karena Bendera tersebut adalah warisan dari Belanda (dilihat dari 3 warna dasar merah, putih dan biru yang sama dengan warna dasar bendera Belanda). Belanda yang tidak rela melepas koloninya (Irian Barat) tersebut menjadi bagian dari Indonesia, kemudian dengan kebohongannya menjanjikan kemerdekaan rakyat Irian barat saat itu serta menyetujui penggunaan Bendera Bintang Kejora tersebut. Jadi asal muasal Bendera Bintang Kejora sudahlah sangat jelas, sehingga apabila ada yang berpendapat bahwa bendera tersebut hanyalah sebagai identitas kultural rakyat Papua ataupun merupakan bendera dari kesebelasan sepakbola Persatuan Sepakbola Nafri (PSN) sangatlah tidak berdasar dan tidak realistis.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) berdiri pada tahun 1965 dan mengunakan Bendera Bintang Kejora sebagai lambang atau simbol organisasinya. OPM sendiri didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua Barat (6 Provinsi di Pulau Papua) dari Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 29 April 2021, Pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam saat itu Prof. Mahfud MD secara resmi telah menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi Teroris yang mengacu kepada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. “Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapapun orang yang mengancam, menggerakan dan mengorganisasi terorisme. Bukan hanya OPM, status teroris juga berlaku bagi mereka yag tergabung di dalamnya dan mendukung organisasi tersebut. Keputusan ini sejalan pernyataan sejumlah tokoh dan organisasi mulai dari Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI, hingga MPR. Organisasi atau orang-orang yang melakukan aksi kekerasan secara masif layak disebut teroris. Apa yang dilakukan KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris.” Dengan dasar penetapan OPM sebagai organisasi teroris maka secara otomatis status OPM merupakan organisasi terlarang yang tidak boleh ada lagi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan penetapan pemerintah tersebut seharusnya bukan hanya organisasi OPM nya saja yang dilarang tetapi Bendera Bintang Kejoranya pun harusnya sudah tidak boleh lagi digunakan dalam atribut sehari-hari masyarakat (Topi, Kaos, Tas, Gelang dll), apabila masih ada masyarakat yang menggunakan atribut Bendera Bintang Kejora maka seharusnya sudah dianggap sebagai simpatisan organisasi terlarang OPM atau artinya sebagai simpatisan Teroris dan harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

Organisasi terlarang adalah organisasi yang sudah dicabut status badan hukumnya (yang berakibat pada larangan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut) oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas maka OPM telah dimasukan sebagai organisasi terlarang oleh Pemerintah Indonesia maka OPM tidak boleh lagi beraktivitas di Indonesia dan Bendera Bintang Kejora secara otomatis juga tidak boleh lagi digunakan sebagai atribut apapun juga. Terkait organisasi terlarang ini kami mencoba membandingkan 2 (dua) organisasi lainnya yang juga memiliki Bendera/Panji-Panji/Logo yang telah ditetapkan dan dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia. Organisasi terlarang pertama adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan Bendera yang identik selalu digunakan dalam setiap kegiatan HTI adalah Al Liwa dan Ar Roya, sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2017 yang kemudian pada tanggal 19 Juli 2017 dengan resmi Pemerintah telah melarang organisasi HTI beraktivitas di Indonesia. Organisasi terlarang kedua adalah Front Pembela Islam (FPI) dengan Bendera yang identik selalu digunakan dalam setiap kegiatan FPI adalah Logo Front Pembela Islam, sejak keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) dari 6 (enam) pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020 dengan resmi Pemerintah telah melarang organisasi FPI beraktivitas di Indonesia.

Organisasi pertama adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan organisasi yang tujuan utamanya mewujudkan kembali kehidupan Islam dan menghidupkan kembali dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia serta mengajak kembali kaum muslimin untuk hidup secara Islam dalam naungan Khilafah Islamiayah ala minhaj  al-nubbuwwah. HTI mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980 an dibawah pimpinan Abd. Rahman al-Baghdadi, HTI memiliki tujuan utamanya adalah gerakan Islam transnasional dengan mengusung pendirian serta penegakan kembali ideologi khilafah Islam melalui syariah Islam secara global sampai dengan level politik kemasyarakatan. Beberapa alasan mengapa organisasi HTI dibubarkan antara lain : (1) Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. (2) Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 17 Tahun 2013 tentang Ormas. (3) Aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI. Maka sejak keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017 yang kemudian dijadikan dasar oleh Menkopolhukam untuk membubarkan HTI sejak tanggal 19 Juli 2017. Maka sejak tanggal tersebut semua atribut atau logo dari HTI pun sudah dianggap terlarang untuk digunakan. Salah satu kejadian menonjol yang terjadi setelah pembubaran HTI adalah saat terjadinya pembakaran bendera HTI di Garut pada tanggal 22 Oktober 2018, pembakaran itu dilakukan oleh Barisan Ansor Serbaguna (Banser) pada saat peringatan hari santri di alun-alun Limbangan Garut. Kejadian ini menggambarkan bahwa masyarakat yang telah mengetahui bahwa HTI telah dibubarkan Pemerintah dan statusnya sebagai organisasi terlarang, maka disaat ada atribut dari HTI yang masih digunakan oleh simpatisannya akan membuat masyarakat marah dan membakarnya.

Organisasi kedua adalah Front Pembela Islam (FPI) yang merupakan organisasi yang tujuan utamanya menegakkan hukum Islam di negara sekuler serta menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan Amur Ma’ruf dan Nahi Munkar disetiap aspek kehidupan. FPI didirikan pada  tahun 1998 oleh Muhammad Rizieq Shihab, latar belakang pendiriannya adalah (1) Adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yag dilakukan oleh oknum penguasa. (2) Adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan. (3) Adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta ummat Islam. Kemudian beberapa alasan mengapa organisasi FPI dibubarkan antara lain : (1) Menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, UUD RI 1945, keutuhan MKRI dan Bhineka Tunggal Ika. (2) Isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebagaimana telah diubah dengn UU Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi UU. (3) Keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/IV/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang surat keterangan terdaftar atau SKT FPI sebagai ormas, berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019 dan sampai saat ini FPI belum memenuhi pesyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut, secara de jure terhitung mulai 21 Juni 2019 dianggap bubar. (4)  Kegiatan FPI telah bertentangan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2017. (5) Pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana tertentu (tipiter) dan 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana. Selain itu 206 orang terlibat berbagai tindka pidana umum lainnya dan 100 orang telah dijatuhi pidana. (6) Jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum, maka pengurus  dan atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia atau sweepin di tengah masyarakat, yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) dari 6 (enam) pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga pada tanggal 30 Desember 2020, sehingga sejak tanggal tersebut semua atribut atau logo dari FPI pun sudah dianggap terlarang untuk digunakan. Salah satu kejadian menonjol yang terjadi setelah pembubaran FPI adalah saat terjadinya pencopotan atribut FPI di markas FPI Petamburan Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2020, pelepasan atribut FPI itu dilakukan oleh personel Polri dan TNI. Kejadian ini menggambarkan bahwa aparat penegak hukum secara otomatis bisa langsung bereaksi untuk menertibkan atau mencopot setiap atribut dari FPI, karena setelah keluarnya SKB 6  pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga yang telah menetapkan status organisasi terlarang kepada FPI, maka disaat itu juga semua atribut dari FPI sudah tidak boleh digunakan lagi.

Setelah memperhatikan perlakuan terhadap bendera ataupun atribut dari HTI dan FPI yang telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah, maka kita akan menemukan realita yang berbeda dan bertolak belakang dengan perlakuan terhadap Bendera Bintang Kejora dari organisasi terlarang OPM. Memang masih adanya argumentasi dari masyarakat Papua terkait Bendera Bintang Kejora bukanlah simbol dari OPM tetapi merupakan simbol atau lambang kultural masyarakat Papua. Pendapat ini berdasarkan dari Pasal 21 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang tertulis “Provinsi papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan”. Sehingga masyarakat Papua menyatakan bahwa Bendera Bintang Kejora tersebut adalah merupakan simbol kultural masyarakat Papua.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Pada Pasal 6 ayat (4) tesebut tertulis “Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kemudian di penjelasan dari Pasal 6 ayat (4) tersebut tertulis “yang dimaksud dengan desain log dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam ketentuan ini misalnya logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku”. Dengan dasar inilah kemudian seharusnya aparat penegak hukum dapat bertindak tegas untuk melarang penggunaan setiap macam atribut yang bergambar Bendera Bintang Kejora di Republik ini.

Apakah benar Bendera Bintang Kejora merupakan simbol dari OPM ? Berdasarkan fakta di lapangan Bendera tersebut sering didapati di personel OPM yang tertangkap dimarkasnya ataupun personel OPM yang terbunuh saat terjadi kontak dengan TNI/Polri. Banyaknya dokumentasi yang beredar di media sosial juga memperlihatkan OPM melaksanakan upacara bendera dengan menaikan Bendera Bintang Kejora. Dengan bukti-bukti tersebut sudah dapat dipastikan bahwa Bendera Bintang Kejora memang dipakai sebagai simbol oleh organisasi terlarang OPM.

Dengan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Bendera Bintang Kejora adalah bendera atau simbol dari organisasi terlarang OPM, oleh karena statusnya sebagai organisasi terlarang maka sudah semestinya semua simbol yang menjadi ciri khas organisasi OPM harus dilarang penggunaannya. Aparat penegak hukum harus berani untuk menindak tegas masyarakat khususnya warga Papua yang masih menggunakan simbol Bendera Bintang Kejora tersebut karena kredibilitas Pemerintah dipertaruhkan disini.(www.kompasiana.com)

Penulis: Fransisca Tri Susanti Koban,S.H

Jakarta—Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini mempertanyakan: “UU TPKS itu sebenarnya cukup progresif. Salah satu pasal mengarah pada Korporasi. Korporasi bisa “diruntuhkan” bila diduga melakukan kekerasan seksual. Pertanyaannya adalah, apakah lembaga agama bisa dikatakan korporasi?”

Pertanyaan di atas bisa jadi menjadi pertanyaan banyak orang awam yang tidak paham tentang hukum. Bahkan bisa jadi muncul pertanyaan lain. Apakah Gereja bisa dipidana bila diduga melakukan kekerasan seksual? Bukankah yang bisa dipidana adalah orang sebagai individu? Saya mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Selama ini, pemidanaan secara umum dipahami hanya berlaku kepada “orang” sebagai individu. Meskipun definisi “orang” secara hukum sebagai subyek hukum bukan hanya sebagai individu tetapi juga badan hukum.

Dalam ketentuan umum UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tercantum definisi :

• Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
• Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Tindak Pidana Korporasi dalam UU Khusus

Tindak Pidana terkait Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Kekerasan terhadap Anak (KtA) yang dilakukan Korporasi, salah satunya diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 90 UU Nomor 23 Tahun 2002, mengatur:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh Korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau Korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan dalam ayat (1) tersebut mengatur bahwa pidana penjara diterapkan kepada pengurus dan pada ayat (2) pidana yang diterapkan kepada Korporasi adalah pidana dengan yang ditambah 1/3 dari pidana denda yang dijatuhkan, sehingga tindak pidana denda untuk Korporasi terdapat pemberatan 1/3.

Pemidanaan Korporasi di dalam UU TPKS, diatur dalam Pasal 18 sebagai berikut:

(1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.0000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(2) Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi.

(3) Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi.

(4) Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

b. pencabutan izin tertentu;

Pidananya berupa:

a. Denda minimal (lima miliar) dan maksimal (lima belas miliar)

b. Penetapan Restitusi (sebagai hak korban atas ganti kerugian)

c. Pidana tambahan

GEREJA adalah BADAN HUKUM berdasarkan Staatsblad 1927 N0.156, yang ditetapkan pada tanggal 29 Juni 1925, tentang Regeling van de Rechpositie der Kerkgenootschappen (Peraturan Kedudukan Hukum Perkumpulan Gereja).

Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa Gereja atau Perkumpulan Gereja, termasuk bagian-bagian yang berdiri sendiri, dianggap sebagai badan hukum (Pasal 1).

Implikasi dari status gereja atau perkumpulan gereja sebagai badan hukum adalah gereja menjadi SUBJEK HUKUM, yaitu pemegang hak dan kewajiban, sehingga dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan orang (naturlijk person).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa GEREJA sebagai KORPORASI DAPAT DIPIDANA sebagai pelaku kekerasan seksual. Pengurus Gereja memiliki tanggung jawab hukum jika Korporasinya melakukan kekerasan seksual.

Pada webinar yang diadakan oleh Purisbang dan Seksi Katekese Paroki Santo Paulus Depok dan katolikana (26/6/2020), Vikaris Judisial Keuskupan Bogor Romo RD Yohanes Driyanto mengungkapkan bahwa Gereja bukan hanya menjerat pelaku seksual tapi juga yang melindungi, dalam hal ini Uskup.

Untuk itu adanya political will dari Pejabat Gereja dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam institusinya menjadi langkah tepat agar Gereja tidak semakin jauh terjerat hukum.

“Umat Katolik adalah umat yang teratur dan taat hukum. Kami memiliki sistem tersendiri yang dapat mencegah umat Katolik melanggar hukum.” Ini adalah salah satu karakter umat Katolik yang diungkapkan Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo.

Alangkah berbahagianya umat Katolik bila para Pejabat Gerejanya bisa lebih dulu menjadi teladan dalam ketertiban dan taat hukum. Para Pejabat Gereja adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan melalui hidup doa, mati raga, dan karya pelayanan.

Bukankah semakin orang dekat dengan Tuhan, maka ia semakin lembah manah (bijaksana)? Semoga umat Katolik berani menjadi contoh bagi umat-umat yang lain untuk masalah ketertiban dan taat hukum.(www.katolikana.com)

Penulis: Abdul Rahman,S.H

Jakarta—Indonesia merupakan Negara bahari dan juga Negara kepulauan, peran pelabuhan sangat penting dalam banyak aspek. Pelabuhan yang dibangun di wilayah kepesisiran ini mempunyai fungsi penting dalam menentukan perkembangan wilayah, keberadaan pelabuhan akan meningkatkan perkembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat. Secara tidak langsung pelabuhan juga berperan dalam perkembangan pendidikan, hubungan antara bangsa dan politik. Bahkan kegiatan pelabuhan seringkali digunakan tolak ukur perkembangan suatu wilayah.

Pada umumnya lokasi pembangunan pelabuhan berada pada ekosistim yang beraneka ragam. Sementara itu, macam dan tipe pelabuhan yang dibangun juga beraneka ragam. Hal ini menyebabkan begitu luasnya persoalan yang timbul dari kegiatan pembangunan pelabuhan. Demikian pula, sangat banyak permasalahan yang ditimbulkannya karena akan berpengaruh pada dua sistem yaitu system laut dan sistem darat. Dapat diduga bahwa kegiatan ini akan menimbulkan banyak dampak bagi lingkungan. Oleh karenanya. Analisa mengenai Dampak Lingkungan pembangunan pelabuhan wajib dilakukan sebelum pembangunan itu dilaksanakan.

potensi sumber daya alam wilayah pesisir tersebut haruslah didukung oleh pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang terdapat di kawasan pesisir, dengan melakukan penilaian menyeluruh (comprehensive assessment) sumber daya alam dan lingkungan yang terdapat di dalamnya menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan dan kemudian merenvanakan serta mengelola segenap kegiata pemanfatannya, guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan secara menyeluruh dan terpadu.

Penempatan wilayah kalibaru menjadi pelabuhan dan akses jalan NPEA menjadikan pelabuhan tersebut menjadi sutu kawasan yang multi fungsi dengan beragam aktivitas di dalamnya dan pengembangan kawasan pelabuhan tersebut sering kali menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan sekitar.

Dampak kegiatan pembangunan yang positif sangat diharapkan terutama terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Namaun demikian pula dampak tersebut dapat dikemukakan melalui

nilai-nilai Kuntitatif pada beberapa parameter tertentu yang penting yang menujukn kualitas lingkungan baik secara fisik maupun sosial dan ekonomi seperti pendapatan masyarakat setempat terutama para nelayan.

Lokasi pelabuhan akan menggangu aktivitas menagkap ikan pasalnya pembangunan tersebut mengunakan pola reklamasi laut dengan begitu lahan para nelayan akan terganggu. Hasil laporan dari kelompok-kelompok koperasi nelayan di wilayah lingkungan pesisir tersebut menujukan terdapat masalah lingkungan yang terjadi di kawasan pembangunan peroyek pelabuhan makin jauhnya akses untuk ke wilayah penangkapan ikan dan tambak-tambak kerang hijau, makin keruhnya air laut akibat reklamasi Karna mengunakan Dewatering isitlah dalam pengeringan lumpur laut.

Guna mengetahui sejauh mana dampak suatu program pembangunan tercakup juga pelaksanaan pemantauaan dan evaluasi secara terus-menerus. Ini perlu, untuk segera memahami sejauh mana suatu program pembangunan telah dapat memberikan dampak yang berakibat keseimbanagan system sosial-ekosistem senantiasa lestari. Apabila belum tercapai kelestarian, maka program pembangunan tersebut perlu mendapatkan masukan untuk menghilangkan faktor- faktor penyebab dan mengurangi tekanannya terhadap lingkungan sosial tersebut, sehingga kelestarian tetap terjaga.

Merujuk pada PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012, Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan yang wajib dimiliki

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tentang AMDAL

PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan   Menteri   Lingkungan   Hidup   Dan   Kehutanan   Republik    Indonesia Nomor 4 Tahun 2021.

(www.kompasiana.com)

Penulis: Javerson Simamora, S.T., S.H., M.B.A., CAVP., C.Med., MAPPI (Cert.)

Medan—Undang-Undang Penilai (UU Penilai) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk memberikan perlindungan hukum bagi penilai Indonesia adalah langkah penting dalam mengatur profesi penilai di Indonesia. Dalam konteks bisnis dan properti, peran penilai sangat vital dalam menentukan nilai serta memberikan pandangan yang obyektif terhadap aset-aset tersebut. Namun, tanpa kerangka hukum yang jelas dan komprehensif, penilai bisa menjadi rentan terhadap berbagai risiko dan sengketa hukum yang mungkin timbul.

Melalui UU Penilai, pemerintah dapat mengatur standar profesionalisme, etika, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penilai. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa penilaian properti dan aset lainnya dilakukan secara adil, akurat, dan transparan. Selain itu, dengan adanya UU tersebut, penilai dapat memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan tugas mereka serta menghadapi situasi yang kompleks dalam praktik sehari-hari.

RUU yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi penilai Indonesia adalah langkah lanjutan yang sangat penting. RUU ini dapat memperkuat perlindungan terhadap penilai dalam hal tanggung jawab profesional, sengketa hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan mereka dalam transaksi properti dan bisnis lainnya. Dengan adanya RUU ini, penilai dapat memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan bahwa mereka tidak akan dihadapkan pada risiko yang tidak perlu.

Selain itu, RUU tersebut juga dapat memberikan jaminan bagi klien dan pemangku kepentingan lainnya bahwa penilai yang mereka libatkan telah memenuhi standar profesionalisme dan etika yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini dapat meningkatkan kepercayaan dan keandalan dalam hasil penilaian yang disajikan oleh para penilai. Namun, penting untuk mencatat bahwa implementasi UU Penilai dan RUU perlindungan hukum bagi penilai Indonesia juga memerlukan kerjasama aktif antara pemerintah, lembaga profesi, dan para praktisi. Hanya dengan keterlibatan aktif semua pihak yang terlibat, tujuan dari undang-undang ini dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada upaya bersama untuk memastikan bahwa UU dan RUU tersebut tidak hanya ada dalam bentuk hukum, tetapi juga diterapkan secara efektif dalam praktik lapangan.

Dalam implementasi UU Penilai dan RUU perlindungan hukum bagi penilai Indonesia, peran lembaga profesi juga sangat penting. Lembaga seperti Ikatan Penilai Indonesia (IPI) memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa para anggotanya mematuhi standar etika dan praktik profesional yang telah ditetapkan. Melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang berkelanjutan, lembaga ini dapat memastikan bahwa penilai Indonesia tetap relevan dan kompeten dalam menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis dan regulasi.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam praktik penilaian juga menjadi fokus utama dalam implementasi UU dan RUU tersebut. Penilai harus secara jujur ​​dan obyektif dalam melaksanakan tugas mereka serta memberikan laporan yang akurat dan terpercaya kepada klien dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya mekanisme pengawasan dan audit yang efektif, penilai dapat dipastikan bahwa integritas dan profesionalisme mereka tetap terjaga.

Tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi UU dan RUU tersebut adalah memastikan pemahaman yang luas dan pematuhan yang konsisten dari semua pihak yang terlibat. Diperlukan upaya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya undang-undang ini, baik di kalangan penilai sendiri maupun masyarakat umum. Pelatihan dan penyuluhan yang teratur dapat menjadi sarana efektif untuk mencapai tujuan ini.

Selain itu, ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai juga perlu dipertimbangkan. Penegakan undang-undang memerlukan dukungan yang memadai dari lembaga penegak hukum serta infrastruktur yang memadai untuk menangani sengketa dan pelanggaran yang mungkin terjadi. Selanjutnya, kerja sama antara pemerintah, lembaga profesi, dan sektor swasta juga penting untuk menjamin kesuksesan implementasi UU dan RUU tersebut. Keterlibatan aktif dari semua pihak dapat membantu memastikan bahwa peraturan tersebut relevan, efektif, dan dapat diterapkan dengan baik dalam praktik lapangan.

Dalam jangka panjang, tujuan utama dari UU Penilai dan RUU perlindungan hukum bagi penilai Indonesia adalah untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kredibilitas industri penilaian. Dengan memastikan bahwa penilai memiliki perlindungan hukum yang cukup serta mematuhi standar yang ditetapkan, kepercayaan publik terhadap hasil penilaian dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor properti dan bisnis di Indonesia.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari implementasi UU Penilai dan RUU perlindungan hukum bagi penilai. Dengan memastikan bahwa praktik penilaian dilakukan dengan akurat dan adil, kita dapat mengurangi risiko ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam transaksi properti dan bisnis lainnya. Hal ini dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Dalam konteks globalisasi, keberadaan undang-undang yang kuat untuk melindungi penilai juga dapat meningkatkan daya saing industri properti Indonesia secara internasional. Ketika kredibilitas dan keandalan penilai diakui secara luas, ini dapat membuka pintu untuk investasi asing yang lebih besar dan meningkatkan daya tarik pasar properti Indonesia di mata investor global. Namun, dalam mengembangkan dan menerapkan UU dan RUU tersebut, perlu diingat untuk tetap memperhatikan kebutuhan dan dinamika pasar properti yang berubah. Kebijakan yang terlalu kaku atau tidak responsif terhadap perubahan pasar dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor properti secara keseluruhan.

Selain itu, penting untuk memperhatikan perlindungan terhadap penilai independen yang mungkin lebih rentan terhadap tekanan atau ancaman dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam transaksi properti tertentu. Perlindungan hukum yang kuat bagi penilai independen akan membantu memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka tanpa adanya intervensi eksternal yang tidak pantas.

Evaluasi dan pemantauan terus-menerus terhadap implementasi UU dan RUU tersebut juga diperlukan. Dengan mengidentifikasi kelemahan dan kesenjangan dalam penerapan undang-undang, kita dapat melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melindungi penilai dan kepentingan mereka. Dengan demikian, perubahan yang terus-menerus dapat dilakukan untuk menjaga relevansi undang-undang dalam menghadapi dinamika yang terus berkembang dalam sektor properti dan bisnis di Indonesia.(www.suaraindo.id)