Blog

Penulis: Artur Daley, B.Com

Jakarta-Dalam beberapa tahun terakhir, fintech di indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat yang mencerminkan transformasi signifikan dalam industri keuangan.

Adopsi teknologi digital terus meningkat. Penetrasi internet juga semakin luas. Keduanya menjadi pendorong utama perkembangan fintech di tanah air.

Perkembangan fintech pada akhirnya membawa dampak besar dalam beberapa aspek.

Perkembangan fintech yang masif membuka akses ke layanan keuangan bagi segmen masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional.

Fintech juga telah memberi solusi inovatif untuk konsumen dan bisnis, seperti layanan pembayaran digital, pinjaman online, investasi peer-to-peer (P2P lending), dan asuransi mikro.

Selain itu, banyak tren kolaborasi antara pelaku fintech dengan lembaga keuangan tradisional, baik dalam bentuk kemitraan, investasi, atau akuisisi.

Hal ini menciptakan sinergi antara inovasi teknologi dan keahlian serta infrastruktur yang dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional.

Meskipun memberikan manfaat yang besar, perkembangan fintech juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko.

Mulai dari masalah perlindungan konsumen, keamanan data, risiko kredit, hingga ketidakpastian regulasi.

Perkembangan fintech di Indonesia mencerminkan perubahan besar dalam cara layanan keuangan disediakan dan diakses.

Dengan terus mengatasi tantangan dan merespons perubahan regulasi, fintech memiliki potensi besar untuk terus menjadi motor penggerak inklusi keuangan dan pertumbuhaninvestasi.

Pemerintah Indonesia telah merespons perkembangan fintech dengan mengeluarkan sejumlah regulasi.

Muara tujuannya untuk melindungi konsumen, mendorong inovasi yang bertanggung jawab, serta memastikan stabilitas sektor keuangan.

Regulasi khusus telah dikeluarkan untuk mengatur sektor-sektor tertentu, seperti P2P lending dan payment gateway.

Yang menjadi fokus perbincangan kali ini adalah salah satu peraturan yang sudah dikembangkan dan diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Regulasi tersebut yakni Peraturan OJK (PJOK) nomor 77/POJK.01/2016.

POJK ini menerapkan beberapa pilar peraturan untuk mengarahkan perusahaan-perusahaan yang ingin mendalami dunia fintech, baik itu untuk pinjaman pribadi atau untuk bisnis.

Batas Maksimum Pinjaman

POJK menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat diberikan oleh LJK (Lembaga Jasa Keuangan) kepada pihak-pihak tertentu.

Batas ini dapat berupa batas absolut dalam jumlah rupiah atau dalam proporsi tertentu dari modal atau aset bank.

Sebagai contoh, batas maksimum pinjaman kepada satu pihak atau kelompok terkait mungkin tidak boleh melebihi 25 persen dari modal inti bank (minimal 8 kali modal inti bank), atau jumlah tertentu sesuai keputusan manajemen bank.

Peraturan ini menjadi dasar batas pinjaman di dunia fintech, di mana nasabah fintech tidak boleh meminjam di atas limit Rp 2 miliar untuk setiap nasabah.

Perhitungan Limit Pinjaman

POJK ini juga mengatur prosedur dan metode perhitungan limit pinjaman yang harus diikuti oleh LJK.

Ini termasuk penilaian kredit secara menyeluruh terhadap peminjam, termasuk analisis kelayakan bisnis, kapasitas pembayaran, dan kecukupan jaminan yang diberikan.

Langkah ini adalah prosedur yang sangat penting untuk memastikan sebaik-baiknya kualitas nasabah peminjam untuk mengamankan investasi peminjam yang menggunakan sarana fintech.

Jenis-Jenis Pinjaman

POJK mengklasifikasikan pinjaman berdasarkan jenisnya, seperti pinjaman konsumsi, pinjaman modal kerja, atau pinjaman investasi.

Setiap jenis pinjaman dapat memiliki batas maksimum yang berbeda sesuai dengan risiko yang terkait.

Pengendalian Risiko Kredit

POJK mendorong LJK untuk mengimplementasikan sistem pengendalian risiko kredit yang efektif, termasuk prosedur pemantauan dan evaluasi berkala terhadap portofolio pinjaman.

Ini mencakup pemantauan terhadap kualitas aset, pengelolaan kredit bermasalah, dan penyesuaian strategi risiko sesuai kebutuhan dan sejarah nasabah peminjam.

Prosedur Penyaluran Pinjaman

POJK mengatur prosedur yang harus diikuti oleh LJK dalam penyaluran pinjaman, termasuk proses analisis kredit, persetujuan pinjaman, pembuatan perjanjian kredit, dan pencairan dana.

Semua prosedur ini harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meregulasi dan memastikan legitimasi LJK fintech.

Setelah berakhirnya pandemi Covid-19 di tahun 2023, perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia kini mengalami lonjakan kebutuhan yang besar akan pinjaman untuk mendukung upaya pemulihan dan ekspansi bisnis mereka.

Bisnis akan membutuhkan modal kerja untuk mengatasi tantangan arus kas yang dialami selama pandemi.

Modal ini akan penting untuk mengisi kembali persediaan, membayar biaya operasional, mengelola kebutuhan arus kas sehari-hari dan juga untuk mengakomodasikan  permintaan yang meningkat.

Beberapa perusahaan juga akan mengidentifikasi peluang untuk ekspansi atau diversifikasi pasca-Covid-19.

Hal ini akan melibatkan peningkatan kapasitas produksi, masuk ke pasar baru, berinvestasi dalam kemajuan teknologi, atau mengakuisisi pesaing.

Untuk mendanai inisiatif ekspansi ini, bisnis akan mencari akses ke opsi pembiayaan jangka menengah hingga panjang seperti pinjaman berjangka atau modal ventura.

Selain itu, perusahaan mungkin ingin melakukan restrukturisasi utang mereka pasca-pandemi untuk mengelola jadwal pembayaran, mengurangi biaya bunga, atau mendapatkan syarat pinjaman yang lebih menguntungkan.

Restrukturisasi utang ini akan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi tekanan keuangan dan mengoptimalkan sumber daya keuangannya untuk pertumbuhan dan pengembangan.

Pandemi telah mempercepat aspek globalisasi yang sangat penting yaitu adopsi teknologi digital di berbagai industri.

Perusahaan akan mencari pembiayaan untuk berinvestasi dalam meningkatkan infrastruktur teknologi mereka, menerapkan platform e-commerce, mendigitalisasi proses, atau meningkatkan langkah-langkah keamanan siber untuk tetap kompetitif dalam lanskap bisnis yang berkembang menuju era digitalisasi.

Selain itu, pentingnya membangun kemampuan ketahanan dan manajemen risiko di dalam bisnis telah ditekankan oleh krisis Covid-19.

Perusahaan mungkin memerlukan pembiayaan untuk berinvestasi dalam perlindungan asuransi, rencana pemulihan bencana, diversifikasi rantai pasokan, atau inisiatif keberlanjutan untuk mengurangi risiko terhadap operasi mereka.

Investasi dalam pengembangan modal manusia juga akan menjadi kunci bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar yang berubah dan tetap kompetitif.

Bisnis mungkin akan mencari pembiayaan untuk program pelatihan karyawan, upaya rekrutmen, inisiatif retensi bakat, dan menerapkan pola kerja fleksibel untuk menarik dan mempertahankan pekerja terampil di era pasca-pandemi.

Kebutuhan keuangan perusahaan di Indonesia untuk pinjaman pasca-Covid-19 akan beragam dan kompleks.

Akses ke opsi pembiayaan yang terjangkau dan fleksibel seperti fintech akan menjadi sangat penting untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan bisnis saat mereka menavigasi transisi ke ekonomi pasca-pandemi.

Maka itu sangat penting untuk membedakan peraturan di antara fintech pinjaman untuk perorangan dan untuk bisnis.

Dengan keterbatasan yang diberlakukan oleh POJK 77/POJK.01/2016, di mana peraturan tersebut tidak membedakan sifat dari beragam perbedaan tipe fintech, akan menjadi suatu penghambat yang sangat besar jika perusahaan ingin menggunakan jasa dan sarana fintech sebagai alternatif untuk meminjam dikarenakan limitasi limit pinjaman yang diperbolehkan yaitu limit pinjaman sebesar Rp 2 Miliar untuk setiap nasabah.

Jumlah ini mungkin sangat cukup untuk tujuan pinjaman pribadi dan konsumsi perorangan, tetapi tidak akan cukup untuk mendukung usaha-usaha pemulihan, stabilisasi dan perkembangan bisnis di masa pasca-Covid-19 sekarang yang akan membutuhkan support jauh lebih banyak karena beberapa alasan yang sudah dibahas sebelumnya.

Dengan perkembangan situasi ekonomi di Indonesia yang memberikan fokus kepada pemulihan bisnis, sekarang adalah waktunya untuk mengajukan perubahan terhadap aturan aturan yang dibuat hampir satu dekade yang lalu dengan iklim ekonomi yang sangat berbeda.(https://radarmadiun.jawapos.com)

Penulis: Onytra Nirwana Prihatin, S.H

 

Jakarta—Kepastian hukum bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding di Indonesia menjadi perhatian penting dalam konteks keamanan dan perlindungan hak kepemilikan tanah. Sistem Eigendom Verponding adalah warisan dari masa penjajahan Belanda di Indonesia yang merupakan sistem registrasi tanah pada saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem ini digantikan oleh sistem pendaftaran tanah yang berbeda. Meskipun demikian, banyak tanah di Indonesia masih menggunakan sertifikat Eigendom Verponding ini, dan masalah kepastian hukum pun muncul seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan negara.

Pentingnya kepastian hukum bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding tak dapat dipandang remeh. Tanah adalah aset yang sangat berharga, dan kepastian hukum merupakan landasan utama dalam melindungi hak kepemilikan serta mendorong investasi di sektor properti. Oleh karena itu, proses konversi sertifikat ini menjadi penting untuk memberikan legitimasi yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjamin keamanan transaksi tanah di masa depan.

Meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memfasilitasi proses konversi sertifikat, namun masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Birokrasi yang rumit, kurangnya kesadaran masyarakat, dan masalah administrasi menjadi beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam proses ini. Diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, untuk memperlancar proses konversi ini agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pemegang sertifikat tanah.

Selain itu, peran hukum dan sistem peradilan yang efektif juga sangat penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding. Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan memberikan kepercayaan kepada pemegang sertifikat bahwa hak kepemilikan mereka akan dilindungi dan diakui oleh negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah harus menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi hukum di Indonesia.

Keberhasilan dalam menjamin kepastian hukum bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding akan memiliki dampak positif yang luas. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di sektor properti, mengurangi konflik tanah, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, kepastian hukum juga akan memberikan rasa aman dan perlindungan bagi pemilik tanah, sehingga mereka dapat dengan lebih tenang dan produktif memanfaatkan aset mereka.

Namun, perlu diingat bahwa kepastian hukum bukanlah tujuan akhir dalam dirinya sendiri. Lebih dari sekadar memperoleh sertifikat tanah yang sah secara hukum, pemegang sertifikat juga perlu memahami hak dan kewajiban yang terkait dengan kepemilikan tanah mereka. Hal ini termasuk kewajiban membayar pajak, mematuhi regulasi lingkungan, dan menghormati hak-hak masyarakat adat jika tanah tersebut berada di wilayah adat.

Di samping itu, penting juga untuk memperkuat kesadaran hukum dan literasi hukum masyarakat terkait dengan hak kepemilikan tanah. Pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai proses konversi sertifikat tanah harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami pentingnya memiliki sertifikat tanah yang sah secara hukum dan bagaimana cara melindungi hak kepemilikan mereka.

Kepastian hukum bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding juga harus dilihat dalam konteks keadilan sosial. Sistem pendaftaran tanah yang adil dan transparan akan membantu mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap tanah dan mendorong inklusi sosial ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Ini akan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan negara.

Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat, kepastian hukum dalam kepemilikan tanah menjadi semakin penting. Tanah yang terdaftar secara jelas dan sah akan memudahkan pemerintah dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan hidup.

Dengan demikian, kepastian hukum bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding bukan hanya merupakan masalah hukum semata, tetapi juga memiliki implikasi yang sangat luas dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa sistem pendaftaran tanah yang ada mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pemilik tanah di Indonesia.

Di tengah upaya untuk meningkatkan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding, perlu juga diperhatikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Banyak tanah di Indonesia yang secara tradisional dimiliki dan dikelola oleh masyarakat adat, namun seringkali tidak tercatat dalam sistem formal pendaftaran tanah. Oleh karena itu, dalam proses konversi sertifikat tanah, penting untuk memperhitungkan dan mengakomodasi hak-hak masyarakat adat agar tidak terpinggirkan atau kehilangan akses terhadap tanah mereka. Diperlukan pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam memperkuat kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat adat, sehingga proses ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding, tetapi juga mempromosikan keadilan dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kelompok rentan dalam proses konversi sertifikat tanah. Kelompok-kelompok seperti petani kecil, nelayan, dan komunitas miskin perkotaan seringkali rentan terhadap kehilangan akses terhadap tanah akibat dari proses pembangunan dan investasi properti yang besar. Dalam upaya mencapai keadilan sosial, pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa proses konversi sertifikat tanah juga memberikan perlindungan dan dukungan bagi kelompok-kelompok ini, sehingga mereka tetap memiliki akses terhadap sumber daya tanah yang penting bagi kehidupan mereka.

Terakhir, untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan dari proses konversi sertifikat tanah eks Eigendom Verponding, diperlukan juga sinergi antara berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kolaborasi yang erat antara berbagai pihak ini dapat mempercepat proses konversi, meminimalisir birokrasi yang berbelit, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki sertifikat tanah yang sah secara hukum. Dengan demikian, upaya bersama ini akan membawa manfaat besar bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding serta masyarakat secara keseluruhan, dengan menciptakan lingkungan yang lebih stabil, adil, dan berkembang di Indonesia.(www.medconas.com)