ONP Law Firm

Penulis: Yanto Jaya,S.H

Jakarta—Setiap perusahaan sudah di pastikan memiliki merek sebagai tanda pengenal yang membedakannya dari yang lain. Merek ini melambangkan kualitas produk atau jasa dan melindungi pemiliknya dari persaingan tidak sehat. Di Indonesia, merek dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek memberikan pemiliknya perlindungan hukum, dengan sertifikat merek sebagai bukti hak atas merek tersebut. Pemilik merek dapat mencegah penggunaan mereknya tanpa izin melalui perjanjian lisensi. Jika terjadi sengketa merek, Pengadilan Niaga bisa menjadi wadah untuk mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar. Penghapusan bisa dilakukan oleh pemilik merek, Menteri, atau pihak ketiga yang berkepentingan, terutama jika merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Namun, terdapat ketidakjelasan mengenai kualifikasi pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan, menyebabkan kebingungan dalam penerapan hukum tersebut.

Penghapusan merek terdaftar pasca berlakunya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa merek-merek yang tidak aktif digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa dapat dikeluarkan dari daftar merek yang terdaftar. Opini tentang penghapusan ini dapat bervariasi tergantung pada perspektif yang diambil.

Beberapa orang mungkin menganggap penghapusan merek terdaftar sebagai langkah yang positif untuk mendorong pemilik merek agar benar-benar menggunakan merek mereka dalam perdagangan. Hal ini dapat membantu mencegah akumulasi merek yang tidak aktif yang mempersempit ruang lingkup merek yang tersedia untuk digunakan oleh pihak lain. Dengan demikian, penghapusan dapat meningkatkan efisiensi dalam pendaftaran merek dan memungkinkan merek yang aktif digunakan mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

Namun, di sisi lain, beberapa orang mungkin khawatir bahwa penghapusan ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik merek, terutama jika merek mereka tidak secara aktif digunakan dalam perdagangan tetapi tetap memiliki nilai strategis di masa depan. Selain itu, proses penghapusan merek juga dapat melibatkan biaya dan waktu yang signifikan bagi pemilik merek, terutama jika mereka harus memperjuangkan keberatan mereka dalam persidangan.

Secara keseluruhan, pendapat tentang penghapusan merek terdaftar setelah berlakunya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 dapat bervariasi tergantung pada perspektif hukum, ekonomi, dan bisnis yang diambil. Yang pasti, hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa merek-merek yang terdaftar benar-benar aktif digunakan dalam perdagangan dan memberikan perlindungan yang adil bagi pemilik merek yang berusaha untuk menjaga merek mereka relevan dan berharga.

Gugatan penghapusan merek bisa dilakukan oleh pemilik merek atau kuasanya atas sebagian atau seluruh jenis barang/jasa kepada Menteri. Jika merek masih terikat lisensi, penghapusan hanya mungkin dengan persetujuan tertulis penerima lisensi, kecuali dikecualikan dalam perjanjian lisensi. Menteri juga dapat mengusulkan penghapusan jika merek tersebut melanggar aturan tertentu atau memiliki kesamaan dengan aspek lain seperti indikasi geografis atau ekspresi budaya. Namun, rekomendasi dari Komisi Banding Merek diperlukan. Pihak ketiga yang berkepentingan juga dapat mengajukan penghapusan jika merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut.

Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan oleh pemilik merek atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang/jasa. Permohonan ini kemudian dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Jika merek masih terikat lisensi, penghapusan hanya bisa dilakukan jika penerima lisensi menyetujui secara tertulis, yang bisa terjadi jika penerima lisensi dengan jelas menyetujui untuk mengesampingkan persetujuan tersebut.

Pasal 72 ayat (6) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) menyatakan bahwa penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri. Selanjutnya, ayat (7) menjelaskan bahwa penghapusan tersebut bisa dilakukan jika merek tersebut memiliki kesamaan dengan indikasi geografis, bertentangan dengan nilai-nilai negara atau aturan hukum, atau mirip dengan ekspresi budaya tradisional atau nama/logo turun temurun.

Dalam hal penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri, prosesnya memerlukan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, atas permintaan terlebih dahulu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Pemilik merek dapat mengajukan keberatan terhadap penghapusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam kasus yang terjadi mengenai gugat merek yang dilakukan oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono, dkk. telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan tersebut. Namun, dalam proses tersebut, perlu memperhatikan syarat formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka, jika Menteri/Komisi Banding merekomendasikan penghapusan merek ‘I Am Geprek Bensu’ milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono, dkk., hal yang sama seharusnya juga dilakukan pada merek ‘Geprek Bensu’ milik Ruben Onsu, mengingat asas Equity Before the Law. Dalam konteks ini, putusan Pengadilan Niaga yang memerintahkan pencoretan merek ‘Geprek Bensu’ milik Ruben Onsu menjadi pertimbangan penting. Majelis Hakim TUN Jakarta dalam putusannya membatalkan penghapusan merek ‘I Am Geprek Bensu + Lukisan’ dengan pertimbangan bahwa merek tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah diuji oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan kasasi.

Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis (MDIG) mengatur bahwa pihak ketiga dapat mengajukan penghapusan merek terdaftar jika merek tersebut tidak digunakan selama lebih dari tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Meskipun definisi pemakaian terakhir tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 74, dapat merujuk pada penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf a UU tentang Merek Lama, yang menyebutkan bahwa pemakaian terakhir adalah penggunaan merek dalam produksi barang atau jasa yang diperdagangkan, dihitung dari tanggal terakhir pemakaian, meskipun barang masih beredar di masyarakat setelah itu. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam konteks ini merujuk pada siapa pun yang dirugikan jika merek yang terdaftar tidak digunakan, sesuai dengan penafsiran dalam buku karya M. Yahya Harahap. Prinsip hukum yang berlaku menunjukkan bahwa hak atas merek tidak hanya bersifat formal terdaftar, tetapi harus digunakan secara nyata dalam perdagangan barang/jasa. Pasal 1 angka 5 UU MDIG menegaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Selain melindungi kepentingan pemohon yang memiliki itikad baik, prinsip merek terdaftar juga dimaksudkan untuk mencegah pengajuan pendaftaran yang bertujuan menghalangi pihak lain untuk menggunakan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa. “Pemakaian terakhir” atau “penggunaan terakhir” tidak diatur secara spesifik dalam UU Merek DIG No. 20 Tahun 2016, namun menurut Prof. Rahmi Jened, seharusnya dihitung dari tiga tahun sejak pemakaian terakhir merek dalam perdagangan. Pembuktian mengenai “pemakaian terakhir” atau “penggunaan terakhir” diserahkan kepada praktek peradilan, dan dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung RI mensyaratkan bahwa gugatan penghapusan harus disertai dengan survey dari lembaga survey yang valid dan dapat dipercaya. Misalnya, dalam Putusan No. 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Mahkamah Agung mensyaratkan pembuktian tidak adanya penggunaan merek tersebut selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa dengan survey dari lembaga yang valid dan dapat dipercaya.

Penggugat perlu mendukung dalilnya dengan bukti dan hasil investigasi berupa survey yang menunjukkan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, baik sejak tanggal pendaftaran maupun pemakaian terakhir, dari beberapa kota di Indonesia. Kehadiran lembaga survei seperti PT. Integrity Indonesia dapat membantu pihak yang ingin mengajukan gugatan penghapusan dengan menyediakan layanan investigasi dan pemantauan produk. Hal ini tercermin dalam beberapa putusan pengadilan yang mengacu pada hasil survei dari lembaga seperti PT. Integrity Indonesia.

Gugatan penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek, Menteri, dan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan haruslah memiliki kepentingan langsung yang diakui secara hukum dan beritikad baik. Mereka juga harus dapat membuktikan bahwa gugatan mereka bertujuan untuk menjaga kondisi persaingan yang sehat dan tidak menyesatkan konsumen.(www.medconas.com)

Penulis: Deddy Nurrachmat,S.H

Jakarta—Tindak Pidana Perdagangan Anak adalah masalah serius yang mengancam generasi muda, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak. Pidana Perdagangan Orang, merupakan langkah penting dalam upaya pemberantasan kejahatan ini. Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani kasus perdagangan anak dan menegaskan komitmen negara untuk melindungi hak-hak anak.

Penting untuk memahami bahwa perdagangan anak adalah bentuk eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Anak-anak yang menjadi korban perdagangan sering kali dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, dieksploitasi secara seksual, atau dijual sebagai barang dagangan. Undang-undang bertujuan untuk melindungi mereka dari situasi semacam itu.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan anak menjadi lebih tegas. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum para pelaku kejahatan ini. Hal ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Undang-undang ini juga menetapkan sanksi yang tegas bagi para pelaku perdagangan anak. Dengan mengancam pelaku dengan hukuman yang berat, Undang-undang ini menciptakan deterensi yang kuat dan mengirimkan pesan bahwa perdagangan anak tidak akan ditoleransi dalam masyarakat.Namun demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang masalah perdagangan anak serta hak-hak anak. Penting untuk terus melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat agar mereka dapat mengenali tanda-tanda perdagangan anak dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Selain itu, masih ada kekurangan dalam infrastruktur penegakan hukum yang memadai untuk menangani kasus perdagangan anak. Diperlukan investasi yang lebih besar dalam pelatihan bagi penegak hukum dan penyedia layanan sosial agar mereka dapat menangani kasus-kasus ini dengan efektif dan sensitif terhadap kebutuhan anak.

Selain upaya penegakan hukum, penting juga untuk melakukan pendekatan preventif dalam menangani perdagangan anak. Ini termasuk meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan berkualitas, program-program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga yang rentan, dan sosialisasi tentang hak-hak anak di semua tingkatan masyarakat.

Peran lembaga-lembaga internasional juga sangat penting dalam upaya pemberantasan perdagangan anak. Kerja sama antar negara dalam pertukaran informasi dan sumber daya dapat membantu mengejar pelaku lintas batas dan menghindari celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan anak. Penting juga untuk mengakui bahwa perdagangan anak sering kali terkait dengan masalah kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, upaya pemberantasan perdagangan anak juga harus mencakup upaya untuk mengatasi akar penyebab yang mendorong praktik ini, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan gender.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, perdagangan anak juga semakin berkembang dalam bentuk baru, seperti perdagangan anak secara daring. Undang-undang harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk mengatasi tantangan baru ini. Namun demikian, pemberantasan perdagangan anak bukanlah tanggung jawab yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga internasional. Setiap anggota masyarakat juga memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak dari perdagangan. Ini termasuk menjadi pelopor perubahan di tingkat lokal, memberikan perlindungan kepada anak-anak yang rentan, dan melaporkan kasus-kasus perdagangan anak kepada pihak berwenang.

Tindak Pidana Perdagangan Anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu. Anak-anak yang menjadi korban perdagangan sering kali mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan akibat eksploitasi yang mereka alami. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi landasan hukum yang penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang rentan terhadap praktik perdagangan ini.

Upaya pencegahan juga harus dilakukan secara bersama-sama dengan penegakan hukum. Pendidikan tentang hak-hak anak, pengenalan tanda-tanda perdagangan anak, dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mencegah kasus-kasus perdagangan anak terjadi. Program-program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga yang rentan juga dapat mengurangi risiko anak-anak menjadi korban perdagangan.

Kerjasama antar lembaga pemerintah, lembaga internasional, LSM, dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam pemberantasan perdagangan anak. Pertukaran informasi, sumber daya, dan koordinasi tindakan antar berbagai pihak sangat penting untuk menghadapi masalah ini secara efektif.

Selain itu, perlindungan terhadap korban perdagangan anak juga harus menjadi prioritas utama. Korban harus diberikan perlindungan yang memadai, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, psikologis, dan rehabilitasi sosial. Mereka harus diperlakukan dengan penuh empati dan mendapat perlakuan yang tidak diskriminatif.

Tantangan lainnya adalah kurangnya data yang akurat tentang jumlah kasus perdagangan anak dan profil korban serta pelaku. Diperlukan upaya untuk meningkatkan sistem pelaporan dan pencatatan kasus perdagangan anak agar penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih efektif. Dalam menghadapi perdagangan anak, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Hal ini meliputi upaya pencegahan, penegakan hukum, perlindungan terhadap korban, dan rehabilitasi pelaku. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif seperti ini, kita dapat benar-benar memberantas perdagangan anak dari masyarakat.

Peran media juga sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan anak dan pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi. Media dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan menggalang dukungan masyarakat untuk melawan perdagangan anak.

Pemerintah juga harus memastikan adanya akses yang mudah bagi masyarakat untuk melaporkan kasus perdagangan anak dan mendapatkan bantuan jika mereka atau orang lain menjadi korban. Sistem pelaporan dan penanganan kasus harus transparan dan dapat diakses oleh semua pihak.

Dalam konteks global, perdagangan anak sering kali melibatkan perdagangan lintas batas dan eksploitasi anak-anak dari negara-negara yang rentan. Oleh karena itu, kerja sama internasional sangat penting dalam memerangi perdagangan anak di tingkat global. Sebagai individu, kita juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi anak-anak dari perdagangan dan eksploitasi. Dengan menjadi lebih peduli dan peka terhadap masalah ini, kita dapat berperan dalam mencegah terjadinya kasus perdagangan anak di sekitar kita.

Dalam mengakhiri perdagangan anak, penting untuk tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya-upaya preventif, perlindungan terhadap korban, dan rehabilitasi pelaku. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih aman dan adil bagi anak-anak.

Dalam kesimpulan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak. Pidana Perdagangan Orang, merupakan langkah penting dalam upaya pemberantasan perdagangan anak. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi dalam implementasinya. Diperlukan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil, dan individu, untuk melindungi anak-anak dari praktik yang kejam dan tidak berperikemanusiaan ini.(www.arungmedia.com)