Mei 11, 2024

Penulis: Fransisca Tri Susanti Koban,S.H

Jakarta—Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini mempertanyakan: “UU TPKS itu sebenarnya cukup progresif. Salah satu pasal mengarah pada Korporasi. Korporasi bisa “diruntuhkan” bila diduga melakukan kekerasan seksual. Pertanyaannya adalah, apakah lembaga agama bisa dikatakan korporasi?”

Pertanyaan di atas bisa jadi menjadi pertanyaan banyak orang awam yang tidak paham tentang hukum. Bahkan bisa jadi muncul pertanyaan lain. Apakah Gereja bisa dipidana bila diduga melakukan kekerasan seksual? Bukankah yang bisa dipidana adalah orang sebagai individu? Saya mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Selama ini, pemidanaan secara umum dipahami hanya berlaku kepada “orang” sebagai individu. Meskipun definisi “orang” secara hukum sebagai subyek hukum bukan hanya sebagai individu tetapi juga badan hukum.

Dalam ketentuan umum UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tercantum definisi :

• Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
• Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Tindak Pidana Korporasi dalam UU Khusus

Tindak Pidana terkait Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Kekerasan terhadap Anak (KtA) yang dilakukan Korporasi, salah satunya diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 90 UU Nomor 23 Tahun 2002, mengatur:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh Korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau Korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan dalam ayat (1) tersebut mengatur bahwa pidana penjara diterapkan kepada pengurus dan pada ayat (2) pidana yang diterapkan kepada Korporasi adalah pidana dengan yang ditambah 1/3 dari pidana denda yang dijatuhkan, sehingga tindak pidana denda untuk Korporasi terdapat pemberatan 1/3.

Pemidanaan Korporasi di dalam UU TPKS, diatur dalam Pasal 18 sebagai berikut:

(1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.0000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(2) Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi.

(3) Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi.

(4) Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

b. pencabutan izin tertentu;

Pidananya berupa:

a. Denda minimal (lima miliar) dan maksimal (lima belas miliar)

b. Penetapan Restitusi (sebagai hak korban atas ganti kerugian)

c. Pidana tambahan

GEREJA adalah BADAN HUKUM berdasarkan Staatsblad 1927 N0.156, yang ditetapkan pada tanggal 29 Juni 1925, tentang Regeling van de Rechpositie der Kerkgenootschappen (Peraturan Kedudukan Hukum Perkumpulan Gereja).

Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa Gereja atau Perkumpulan Gereja, termasuk bagian-bagian yang berdiri sendiri, dianggap sebagai badan hukum (Pasal 1).

Implikasi dari status gereja atau perkumpulan gereja sebagai badan hukum adalah gereja menjadi SUBJEK HUKUM, yaitu pemegang hak dan kewajiban, sehingga dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan orang (naturlijk person).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa GEREJA sebagai KORPORASI DAPAT DIPIDANA sebagai pelaku kekerasan seksual. Pengurus Gereja memiliki tanggung jawab hukum jika Korporasinya melakukan kekerasan seksual.

Pada webinar yang diadakan oleh Purisbang dan Seksi Katekese Paroki Santo Paulus Depok dan katolikana (26/6/2020), Vikaris Judisial Keuskupan Bogor Romo RD Yohanes Driyanto mengungkapkan bahwa Gereja bukan hanya menjerat pelaku seksual tapi juga yang melindungi, dalam hal ini Uskup.

Untuk itu adanya political will dari Pejabat Gereja dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam institusinya menjadi langkah tepat agar Gereja tidak semakin jauh terjerat hukum.

“Umat Katolik adalah umat yang teratur dan taat hukum. Kami memiliki sistem tersendiri yang dapat mencegah umat Katolik melanggar hukum.” Ini adalah salah satu karakter umat Katolik yang diungkapkan Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo.

Alangkah berbahagianya umat Katolik bila para Pejabat Gerejanya bisa lebih dulu menjadi teladan dalam ketertiban dan taat hukum. Para Pejabat Gereja adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan melalui hidup doa, mati raga, dan karya pelayanan.

Bukankah semakin orang dekat dengan Tuhan, maka ia semakin lembah manah (bijaksana)? Semoga umat Katolik berani menjadi contoh bagi umat-umat yang lain untuk masalah ketertiban dan taat hukum.(www.katolikana.com)

Penulis: Abdul Rahman,S.H

Jakarta—Indonesia merupakan Negara bahari dan juga Negara kepulauan, peran pelabuhan sangat penting dalam banyak aspek. Pelabuhan yang dibangun di wilayah kepesisiran ini mempunyai fungsi penting dalam menentukan perkembangan wilayah, keberadaan pelabuhan akan meningkatkan perkembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat. Secara tidak langsung pelabuhan juga berperan dalam perkembangan pendidikan, hubungan antara bangsa dan politik. Bahkan kegiatan pelabuhan seringkali digunakan tolak ukur perkembangan suatu wilayah.

Pada umumnya lokasi pembangunan pelabuhan berada pada ekosistim yang beraneka ragam. Sementara itu, macam dan tipe pelabuhan yang dibangun juga beraneka ragam. Hal ini menyebabkan begitu luasnya persoalan yang timbul dari kegiatan pembangunan pelabuhan. Demikian pula, sangat banyak permasalahan yang ditimbulkannya karena akan berpengaruh pada dua sistem yaitu system laut dan sistem darat. Dapat diduga bahwa kegiatan ini akan menimbulkan banyak dampak bagi lingkungan. Oleh karenanya. Analisa mengenai Dampak Lingkungan pembangunan pelabuhan wajib dilakukan sebelum pembangunan itu dilaksanakan.

potensi sumber daya alam wilayah pesisir tersebut haruslah didukung oleh pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang terdapat di kawasan pesisir, dengan melakukan penilaian menyeluruh (comprehensive assessment) sumber daya alam dan lingkungan yang terdapat di dalamnya menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan dan kemudian merenvanakan serta mengelola segenap kegiata pemanfatannya, guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan secara menyeluruh dan terpadu.

Penempatan wilayah kalibaru menjadi pelabuhan dan akses jalan NPEA menjadikan pelabuhan tersebut menjadi sutu kawasan yang multi fungsi dengan beragam aktivitas di dalamnya dan pengembangan kawasan pelabuhan tersebut sering kali menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan sekitar.

Dampak kegiatan pembangunan yang positif sangat diharapkan terutama terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Namaun demikian pula dampak tersebut dapat dikemukakan melalui

nilai-nilai Kuntitatif pada beberapa parameter tertentu yang penting yang menujukn kualitas lingkungan baik secara fisik maupun sosial dan ekonomi seperti pendapatan masyarakat setempat terutama para nelayan.

Lokasi pelabuhan akan menggangu aktivitas menagkap ikan pasalnya pembangunan tersebut mengunakan pola reklamasi laut dengan begitu lahan para nelayan akan terganggu. Hasil laporan dari kelompok-kelompok koperasi nelayan di wilayah lingkungan pesisir tersebut menujukan terdapat masalah lingkungan yang terjadi di kawasan pembangunan peroyek pelabuhan makin jauhnya akses untuk ke wilayah penangkapan ikan dan tambak-tambak kerang hijau, makin keruhnya air laut akibat reklamasi Karna mengunakan Dewatering isitlah dalam pengeringan lumpur laut.

Guna mengetahui sejauh mana dampak suatu program pembangunan tercakup juga pelaksanaan pemantauaan dan evaluasi secara terus-menerus. Ini perlu, untuk segera memahami sejauh mana suatu program pembangunan telah dapat memberikan dampak yang berakibat keseimbanagan system sosial-ekosistem senantiasa lestari. Apabila belum tercapai kelestarian, maka program pembangunan tersebut perlu mendapatkan masukan untuk menghilangkan faktor- faktor penyebab dan mengurangi tekanannya terhadap lingkungan sosial tersebut, sehingga kelestarian tetap terjaga.

Merujuk pada PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012, Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan yang wajib dimiliki

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tentang AMDAL

PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan   Menteri   Lingkungan   Hidup   Dan   Kehutanan   Republik    Indonesia Nomor 4 Tahun 2021.

(www.kompasiana.com)

Penulis: Javerson Simamora, S.T., S.H., M.B.A., CAVP., C.Med., MAPPI (Cert.)

Medan—Undang-Undang Penilai (UU Penilai) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk memberikan perlindungan hukum bagi penilai Indonesia adalah langkah penting dalam mengatur profesi penilai di Indonesia. Dalam konteks bisnis dan properti, peran penilai sangat vital dalam menentukan nilai serta memberikan pandangan yang obyektif terhadap aset-aset tersebut. Namun, tanpa kerangka hukum yang jelas dan komprehensif, penilai bisa menjadi rentan terhadap berbagai risiko dan sengketa hukum yang mungkin timbul.

Melalui UU Penilai, pemerintah dapat mengatur standar profesionalisme, etika, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penilai. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa penilaian properti dan aset lainnya dilakukan secara adil, akurat, dan transparan. Selain itu, dengan adanya UU tersebut, penilai dapat memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan tugas mereka serta menghadapi situasi yang kompleks dalam praktik sehari-hari.

RUU yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi penilai Indonesia adalah langkah lanjutan yang sangat penting. RUU ini dapat memperkuat perlindungan terhadap penilai dalam hal tanggung jawab profesional, sengketa hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan mereka dalam transaksi properti dan bisnis lainnya. Dengan adanya RUU ini, penilai dapat memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan bahwa mereka tidak akan dihadapkan pada risiko yang tidak perlu.

Selain itu, RUU tersebut juga dapat memberikan jaminan bagi klien dan pemangku kepentingan lainnya bahwa penilai yang mereka libatkan telah memenuhi standar profesionalisme dan etika yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini dapat meningkatkan kepercayaan dan keandalan dalam hasil penilaian yang disajikan oleh para penilai. Namun, penting untuk mencatat bahwa implementasi UU Penilai dan RUU perlindungan hukum bagi penilai Indonesia juga memerlukan kerjasama aktif antara pemerintah, lembaga profesi, dan para praktisi. Hanya dengan keterlibatan aktif semua pihak yang terlibat, tujuan dari undang-undang ini dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada upaya bersama untuk memastikan bahwa UU dan RUU tersebut tidak hanya ada dalam bentuk hukum, tetapi juga diterapkan secara efektif dalam praktik lapangan.

Dalam implementasi UU Penilai dan RUU perlindungan hukum bagi penilai Indonesia, peran lembaga profesi juga sangat penting. Lembaga seperti Ikatan Penilai Indonesia (IPI) memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa para anggotanya mematuhi standar etika dan praktik profesional yang telah ditetapkan. Melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang berkelanjutan, lembaga ini dapat memastikan bahwa penilai Indonesia tetap relevan dan kompeten dalam menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis dan regulasi.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam praktik penilaian juga menjadi fokus utama dalam implementasi UU dan RUU tersebut. Penilai harus secara jujur ​​dan obyektif dalam melaksanakan tugas mereka serta memberikan laporan yang akurat dan terpercaya kepada klien dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya mekanisme pengawasan dan audit yang efektif, penilai dapat dipastikan bahwa integritas dan profesionalisme mereka tetap terjaga.

Tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi UU dan RUU tersebut adalah memastikan pemahaman yang luas dan pematuhan yang konsisten dari semua pihak yang terlibat. Diperlukan upaya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya undang-undang ini, baik di kalangan penilai sendiri maupun masyarakat umum. Pelatihan dan penyuluhan yang teratur dapat menjadi sarana efektif untuk mencapai tujuan ini.

Selain itu, ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai juga perlu dipertimbangkan. Penegakan undang-undang memerlukan dukungan yang memadai dari lembaga penegak hukum serta infrastruktur yang memadai untuk menangani sengketa dan pelanggaran yang mungkin terjadi. Selanjutnya, kerja sama antara pemerintah, lembaga profesi, dan sektor swasta juga penting untuk menjamin kesuksesan implementasi UU dan RUU tersebut. Keterlibatan aktif dari semua pihak dapat membantu memastikan bahwa peraturan tersebut relevan, efektif, dan dapat diterapkan dengan baik dalam praktik lapangan.

Dalam jangka panjang, tujuan utama dari UU Penilai dan RUU perlindungan hukum bagi penilai Indonesia adalah untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kredibilitas industri penilaian. Dengan memastikan bahwa penilai memiliki perlindungan hukum yang cukup serta mematuhi standar yang ditetapkan, kepercayaan publik terhadap hasil penilaian dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor properti dan bisnis di Indonesia.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari implementasi UU Penilai dan RUU perlindungan hukum bagi penilai. Dengan memastikan bahwa praktik penilaian dilakukan dengan akurat dan adil, kita dapat mengurangi risiko ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam transaksi properti dan bisnis lainnya. Hal ini dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Dalam konteks globalisasi, keberadaan undang-undang yang kuat untuk melindungi penilai juga dapat meningkatkan daya saing industri properti Indonesia secara internasional. Ketika kredibilitas dan keandalan penilai diakui secara luas, ini dapat membuka pintu untuk investasi asing yang lebih besar dan meningkatkan daya tarik pasar properti Indonesia di mata investor global. Namun, dalam mengembangkan dan menerapkan UU dan RUU tersebut, perlu diingat untuk tetap memperhatikan kebutuhan dan dinamika pasar properti yang berubah. Kebijakan yang terlalu kaku atau tidak responsif terhadap perubahan pasar dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor properti secara keseluruhan.

Selain itu, penting untuk memperhatikan perlindungan terhadap penilai independen yang mungkin lebih rentan terhadap tekanan atau ancaman dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam transaksi properti tertentu. Perlindungan hukum yang kuat bagi penilai independen akan membantu memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka tanpa adanya intervensi eksternal yang tidak pantas.

Evaluasi dan pemantauan terus-menerus terhadap implementasi UU dan RUU tersebut juga diperlukan. Dengan mengidentifikasi kelemahan dan kesenjangan dalam penerapan undang-undang, kita dapat melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melindungi penilai dan kepentingan mereka. Dengan demikian, perubahan yang terus-menerus dapat dilakukan untuk menjaga relevansi undang-undang dalam menghadapi dinamika yang terus berkembang dalam sektor properti dan bisnis di Indonesia.(www.suaraindo.id)

Penulis: Yanto Jaya,S.H

Jakarta—Setiap perusahaan sudah di pastikan memiliki merek sebagai tanda pengenal yang membedakannya dari yang lain. Merek ini melambangkan kualitas produk atau jasa dan melindungi pemiliknya dari persaingan tidak sehat. Di Indonesia, merek dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek memberikan pemiliknya perlindungan hukum, dengan sertifikat merek sebagai bukti hak atas merek tersebut. Pemilik merek dapat mencegah penggunaan mereknya tanpa izin melalui perjanjian lisensi. Jika terjadi sengketa merek, Pengadilan Niaga bisa menjadi wadah untuk mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar. Penghapusan bisa dilakukan oleh pemilik merek, Menteri, atau pihak ketiga yang berkepentingan, terutama jika merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Namun, terdapat ketidakjelasan mengenai kualifikasi pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan, menyebabkan kebingungan dalam penerapan hukum tersebut.

Penghapusan merek terdaftar pasca berlakunya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa merek-merek yang tidak aktif digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa dapat dikeluarkan dari daftar merek yang terdaftar. Opini tentang penghapusan ini dapat bervariasi tergantung pada perspektif yang diambil.

Beberapa orang mungkin menganggap penghapusan merek terdaftar sebagai langkah yang positif untuk mendorong pemilik merek agar benar-benar menggunakan merek mereka dalam perdagangan. Hal ini dapat membantu mencegah akumulasi merek yang tidak aktif yang mempersempit ruang lingkup merek yang tersedia untuk digunakan oleh pihak lain. Dengan demikian, penghapusan dapat meningkatkan efisiensi dalam pendaftaran merek dan memungkinkan merek yang aktif digunakan mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

Namun, di sisi lain, beberapa orang mungkin khawatir bahwa penghapusan ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik merek, terutama jika merek mereka tidak secara aktif digunakan dalam perdagangan tetapi tetap memiliki nilai strategis di masa depan. Selain itu, proses penghapusan merek juga dapat melibatkan biaya dan waktu yang signifikan bagi pemilik merek, terutama jika mereka harus memperjuangkan keberatan mereka dalam persidangan.

Secara keseluruhan, pendapat tentang penghapusan merek terdaftar setelah berlakunya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 dapat bervariasi tergantung pada perspektif hukum, ekonomi, dan bisnis yang diambil. Yang pasti, hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa merek-merek yang terdaftar benar-benar aktif digunakan dalam perdagangan dan memberikan perlindungan yang adil bagi pemilik merek yang berusaha untuk menjaga merek mereka relevan dan berharga.

Gugatan penghapusan merek bisa dilakukan oleh pemilik merek atau kuasanya atas sebagian atau seluruh jenis barang/jasa kepada Menteri. Jika merek masih terikat lisensi, penghapusan hanya mungkin dengan persetujuan tertulis penerima lisensi, kecuali dikecualikan dalam perjanjian lisensi. Menteri juga dapat mengusulkan penghapusan jika merek tersebut melanggar aturan tertentu atau memiliki kesamaan dengan aspek lain seperti indikasi geografis atau ekspresi budaya. Namun, rekomendasi dari Komisi Banding Merek diperlukan. Pihak ketiga yang berkepentingan juga dapat mengajukan penghapusan jika merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut.

Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan oleh pemilik merek atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang/jasa. Permohonan ini kemudian dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Jika merek masih terikat lisensi, penghapusan hanya bisa dilakukan jika penerima lisensi menyetujui secara tertulis, yang bisa terjadi jika penerima lisensi dengan jelas menyetujui untuk mengesampingkan persetujuan tersebut.

Pasal 72 ayat (6) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) menyatakan bahwa penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri. Selanjutnya, ayat (7) menjelaskan bahwa penghapusan tersebut bisa dilakukan jika merek tersebut memiliki kesamaan dengan indikasi geografis, bertentangan dengan nilai-nilai negara atau aturan hukum, atau mirip dengan ekspresi budaya tradisional atau nama/logo turun temurun.

Dalam hal penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri, prosesnya memerlukan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, atas permintaan terlebih dahulu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Pemilik merek dapat mengajukan keberatan terhadap penghapusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam kasus yang terjadi mengenai gugat merek yang dilakukan oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono, dkk. telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan tersebut. Namun, dalam proses tersebut, perlu memperhatikan syarat formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka, jika Menteri/Komisi Banding merekomendasikan penghapusan merek ‘I Am Geprek Bensu’ milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono, dkk., hal yang sama seharusnya juga dilakukan pada merek ‘Geprek Bensu’ milik Ruben Onsu, mengingat asas Equity Before the Law. Dalam konteks ini, putusan Pengadilan Niaga yang memerintahkan pencoretan merek ‘Geprek Bensu’ milik Ruben Onsu menjadi pertimbangan penting. Majelis Hakim TUN Jakarta dalam putusannya membatalkan penghapusan merek ‘I Am Geprek Bensu + Lukisan’ dengan pertimbangan bahwa merek tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah diuji oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan kasasi.

Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis (MDIG) mengatur bahwa pihak ketiga dapat mengajukan penghapusan merek terdaftar jika merek tersebut tidak digunakan selama lebih dari tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Meskipun definisi pemakaian terakhir tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 74, dapat merujuk pada penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf a UU tentang Merek Lama, yang menyebutkan bahwa pemakaian terakhir adalah penggunaan merek dalam produksi barang atau jasa yang diperdagangkan, dihitung dari tanggal terakhir pemakaian, meskipun barang masih beredar di masyarakat setelah itu. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam konteks ini merujuk pada siapa pun yang dirugikan jika merek yang terdaftar tidak digunakan, sesuai dengan penafsiran dalam buku karya M. Yahya Harahap. Prinsip hukum yang berlaku menunjukkan bahwa hak atas merek tidak hanya bersifat formal terdaftar, tetapi harus digunakan secara nyata dalam perdagangan barang/jasa. Pasal 1 angka 5 UU MDIG menegaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Selain melindungi kepentingan pemohon yang memiliki itikad baik, prinsip merek terdaftar juga dimaksudkan untuk mencegah pengajuan pendaftaran yang bertujuan menghalangi pihak lain untuk menggunakan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa. “Pemakaian terakhir” atau “penggunaan terakhir” tidak diatur secara spesifik dalam UU Merek DIG No. 20 Tahun 2016, namun menurut Prof. Rahmi Jened, seharusnya dihitung dari tiga tahun sejak pemakaian terakhir merek dalam perdagangan. Pembuktian mengenai “pemakaian terakhir” atau “penggunaan terakhir” diserahkan kepada praktek peradilan, dan dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung RI mensyaratkan bahwa gugatan penghapusan harus disertai dengan survey dari lembaga survey yang valid dan dapat dipercaya. Misalnya, dalam Putusan No. 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Mahkamah Agung mensyaratkan pembuktian tidak adanya penggunaan merek tersebut selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa dengan survey dari lembaga yang valid dan dapat dipercaya.

Penggugat perlu mendukung dalilnya dengan bukti dan hasil investigasi berupa survey yang menunjukkan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, baik sejak tanggal pendaftaran maupun pemakaian terakhir, dari beberapa kota di Indonesia. Kehadiran lembaga survei seperti PT. Integrity Indonesia dapat membantu pihak yang ingin mengajukan gugatan penghapusan dengan menyediakan layanan investigasi dan pemantauan produk. Hal ini tercermin dalam beberapa putusan pengadilan yang mengacu pada hasil survei dari lembaga seperti PT. Integrity Indonesia.

Gugatan penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek, Menteri, dan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan haruslah memiliki kepentingan langsung yang diakui secara hukum dan beritikad baik. Mereka juga harus dapat membuktikan bahwa gugatan mereka bertujuan untuk menjaga kondisi persaingan yang sehat dan tidak menyesatkan konsumen.(www.medconas.com)

Penulis: Deddy Nurrachmat,S.H

Jakarta—Tindak Pidana Perdagangan Anak adalah masalah serius yang mengancam generasi muda, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak. Pidana Perdagangan Orang, merupakan langkah penting dalam upaya pemberantasan kejahatan ini. Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani kasus perdagangan anak dan menegaskan komitmen negara untuk melindungi hak-hak anak.

Penting untuk memahami bahwa perdagangan anak adalah bentuk eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Anak-anak yang menjadi korban perdagangan sering kali dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, dieksploitasi secara seksual, atau dijual sebagai barang dagangan. Undang-undang bertujuan untuk melindungi mereka dari situasi semacam itu.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan anak menjadi lebih tegas. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum para pelaku kejahatan ini. Hal ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Undang-undang ini juga menetapkan sanksi yang tegas bagi para pelaku perdagangan anak. Dengan mengancam pelaku dengan hukuman yang berat, Undang-undang ini menciptakan deterensi yang kuat dan mengirimkan pesan bahwa perdagangan anak tidak akan ditoleransi dalam masyarakat.Namun demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang masalah perdagangan anak serta hak-hak anak. Penting untuk terus melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat agar mereka dapat mengenali tanda-tanda perdagangan anak dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Selain itu, masih ada kekurangan dalam infrastruktur penegakan hukum yang memadai untuk menangani kasus perdagangan anak. Diperlukan investasi yang lebih besar dalam pelatihan bagi penegak hukum dan penyedia layanan sosial agar mereka dapat menangani kasus-kasus ini dengan efektif dan sensitif terhadap kebutuhan anak.

Selain upaya penegakan hukum, penting juga untuk melakukan pendekatan preventif dalam menangani perdagangan anak. Ini termasuk meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan berkualitas, program-program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga yang rentan, dan sosialisasi tentang hak-hak anak di semua tingkatan masyarakat.

Peran lembaga-lembaga internasional juga sangat penting dalam upaya pemberantasan perdagangan anak. Kerja sama antar negara dalam pertukaran informasi dan sumber daya dapat membantu mengejar pelaku lintas batas dan menghindari celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan anak. Penting juga untuk mengakui bahwa perdagangan anak sering kali terkait dengan masalah kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, upaya pemberantasan perdagangan anak juga harus mencakup upaya untuk mengatasi akar penyebab yang mendorong praktik ini, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan gender.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, perdagangan anak juga semakin berkembang dalam bentuk baru, seperti perdagangan anak secara daring. Undang-undang harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk mengatasi tantangan baru ini. Namun demikian, pemberantasan perdagangan anak bukanlah tanggung jawab yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga internasional. Setiap anggota masyarakat juga memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak dari perdagangan. Ini termasuk menjadi pelopor perubahan di tingkat lokal, memberikan perlindungan kepada anak-anak yang rentan, dan melaporkan kasus-kasus perdagangan anak kepada pihak berwenang.

Tindak Pidana Perdagangan Anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu. Anak-anak yang menjadi korban perdagangan sering kali mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan akibat eksploitasi yang mereka alami. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi landasan hukum yang penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang rentan terhadap praktik perdagangan ini.

Upaya pencegahan juga harus dilakukan secara bersama-sama dengan penegakan hukum. Pendidikan tentang hak-hak anak, pengenalan tanda-tanda perdagangan anak, dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mencegah kasus-kasus perdagangan anak terjadi. Program-program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga yang rentan juga dapat mengurangi risiko anak-anak menjadi korban perdagangan.

Kerjasama antar lembaga pemerintah, lembaga internasional, LSM, dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam pemberantasan perdagangan anak. Pertukaran informasi, sumber daya, dan koordinasi tindakan antar berbagai pihak sangat penting untuk menghadapi masalah ini secara efektif.

Selain itu, perlindungan terhadap korban perdagangan anak juga harus menjadi prioritas utama. Korban harus diberikan perlindungan yang memadai, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, psikologis, dan rehabilitasi sosial. Mereka harus diperlakukan dengan penuh empati dan mendapat perlakuan yang tidak diskriminatif.

Tantangan lainnya adalah kurangnya data yang akurat tentang jumlah kasus perdagangan anak dan profil korban serta pelaku. Diperlukan upaya untuk meningkatkan sistem pelaporan dan pencatatan kasus perdagangan anak agar penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih efektif. Dalam menghadapi perdagangan anak, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Hal ini meliputi upaya pencegahan, penegakan hukum, perlindungan terhadap korban, dan rehabilitasi pelaku. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif seperti ini, kita dapat benar-benar memberantas perdagangan anak dari masyarakat.

Peran media juga sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan anak dan pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi. Media dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan menggalang dukungan masyarakat untuk melawan perdagangan anak.

Pemerintah juga harus memastikan adanya akses yang mudah bagi masyarakat untuk melaporkan kasus perdagangan anak dan mendapatkan bantuan jika mereka atau orang lain menjadi korban. Sistem pelaporan dan penanganan kasus harus transparan dan dapat diakses oleh semua pihak.

Dalam konteks global, perdagangan anak sering kali melibatkan perdagangan lintas batas dan eksploitasi anak-anak dari negara-negara yang rentan. Oleh karena itu, kerja sama internasional sangat penting dalam memerangi perdagangan anak di tingkat global. Sebagai individu, kita juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi anak-anak dari perdagangan dan eksploitasi. Dengan menjadi lebih peduli dan peka terhadap masalah ini, kita dapat berperan dalam mencegah terjadinya kasus perdagangan anak di sekitar kita.

Dalam mengakhiri perdagangan anak, penting untuk tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya-upaya preventif, perlindungan terhadap korban, dan rehabilitasi pelaku. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih aman dan adil bagi anak-anak.

Dalam kesimpulan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak. Pidana Perdagangan Orang, merupakan langkah penting dalam upaya pemberantasan perdagangan anak. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi dalam implementasinya. Diperlukan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil, dan individu, untuk melindungi anak-anak dari praktik yang kejam dan tidak berperikemanusiaan ini.(www.arungmedia.com)